SuaraTani.com – Medan| Pihak Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) diminta dapat berkontribusi memberikan lahan yang tidak produktif sebagai proses percepatan tukar menukar kawasan lahan tani korban erupsi Gunung Sinabung.
Hal ini harus segera dilakukan, mengingat pemerintah sudah menargetkan hingga Desember mendatang tidak boleh ada lagi pengungsi yang tinggal di kamp pengungsian.
“Untuk mengatasi permasalahan pengungsi di Kabupaten Karo, secara keseluruhan dibutuhkan lahan sekitar 1.000 hektare untuk menampung sebanyak 2.117 kepala keluarga pengungsi yang saat ini masih berada di delapan titik kamp pengungsian. Masalah ini sudah lima tahun, namun persoalan pengungsi Sinabung belum juga dapat dituntaskanm” kata Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Dr Nurhajizah Marpaung.
Hal itu diungkapkan Nurhajizah dalam rapat tim terpadu penanggulangan dan penanganan pengungsi, infrastruktur dan lahan usaha tani pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, di ruang rapat kantor Gubsu, Jumat (6/10/2017).
Hadir dalam rapat tersebut, KBL PTPN3 Mailanta Bangun, Kabag Umum dan PKBL PTPN4 Ali Musri, Staf Humas PTPN2 Sutan P, Manager Rayon PT PLN Kabanjahe Azhar Nasution.
Selain itu hadir juga Bupati Karo Terkelin Brahmana, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis, BPBD Karo Martin Sitepu, Kadis Kehutanan Sumut Halen Purba, Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, Kadis Perumahan dan Permukiman Sumut Ida Mariana, Kadis Pertanian Sumut Azhar Harahap, Kadis Perkebunan Sumut Herawati dan Asisten Pemerintahan Sekda Provsu Jumsadi Damanik.
“Tentu untuk menyediakan lahan 1.000 hektare itu berat bagi kita, apalagi mencari lahan di sekitar kawasan Danau Toba, Makanya kita berharap PTPN bersedia memberikan lahannya yang tidak produktif. Kalau ada lahan dari PTPN kita bisa langsung kerjakan dengan bantuan TNI-Polri, sehingga pengungsi yang berada di kamp pengungsian bisa segera kita pindahkan,” ujar Nurhajizah.
Apalagi kata Nurhajizah, Bupati Karo sebelumnya sudah mengeluarkan surat No.361/0396/2017 tanggal 15 maret 2017, yang menyampaikan permohonan rekomendasi tukar menukar kawasan lahan pertanian pengungsi korban Sinabung.
Kawasan hutan produksi tetap seluas 480 hektare di Kecamatan Merek, Karo dan lokasi areal pengganti diusulkan di Desa Tongging Kecamatan Merek, Desa Kutambaru Kecamatan Munthe dan Desa Merdeka, Kabupaten Karo untuk relokasi 1.089 KK yang berasal dari Desa Suka Nalu, Mardinding, Sigarang-garang dan Dusun Lau Kawar.
“Kalau kita mengacu kepada Perpres 81 tahun 2014, maka tanah yang akan diperuntukkan bagi korban pengungsi Sinabung maupun usaha tani adalah lahan serapan Danau Toba. Makanya kita berharap kalau ada lahan PTPN yang berada di lahan serapan Danau Toba yang bisa digunakan. Menteri LHK sangat mengharapkan, tidak harus 480 hektare, tapi 100 atau 150 hektare saja kalau ada, kita sudah bisa jalan,” terang Nurhajizah.
Kadis Kehutanan Sumut Halen Purba menerangkan, berdasarkan data dari Kementerian LHK, total kawasan hutan yang harus dikeluarkan seluas 1.500 hektare. Saat ini 416 hektare sudah dikeluarkan namun masih dalam batas pinjam pakai (relokasi tahap I).
Diharapkan pihak BPN dapat menerbitkan kepemilikan lahan by name by address. Selanjutnya relokasi tahap II, rumah hunian sementara (huntara) pengungsi Sinabung, dan terakhir relokasi III, 480 hektare pengganti lahan pertanian pengungsi.
“Kami mengharapkan BUMN yang ada lahannya di kawasan resapan air Danau Toba ini bisa berkontribusi memberikan lahannya untuk pegganti lahan pertanian pengungsi,” jelas Halen.
Menanggapi hal ini, Kabag Umum dan PKPL PTPN4 Ali Musri mengatakan, lahan yang terdekat dengan pengungsi adalah lahan PTPN4 di Tobasari. Begitu pun pihaknya harus melihat dulu status HGU dari lahan tersebut. Apakah HGU nya sudah habis atau masih dalam perpanjangan.
Ali juga mengatakan, pihaknya akan berupaya melihat lahan lain yang tidak produktif yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian pengganti bagi korban pengungsi Sinabung.
“Ada juga lahan kami di Sibosur, Pasoburan itu eks kebun teh seluas 100 hektare. Tapi ini akan kami diskusikan dulu secara internal,” terang Ali.
KBL PTPN3 Mailanta Bangun mengatakan, pihaknya tidak memiliki lahan yang tidak produktif di areal resapan air Danau Toba. Namun, ada lahan yang tidak produktif terletak di Labuhanbatu.
“Kalau lahan mungkin kami tidak memiliki yang ada di resapan air Danau Toba, tapi kami siap untuk berpartisipasi memberikan kebutuhan lain untuk pengungsi,” kata Mailanta.
Sementara, staf Humas PTPN2 Sutan P mengatakan, pihaknya tidak memiliki lahan yang tidak produktif, bahkan saat ini PTPN2 juga masih kekurangan lahan. Begitu pun, Sutan akan menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan.
Terkait infrastruktur listrik untuk 348 di huntara, Manager Area PT PLN Kabanjahe Azhar mengatakan, pihaknya akan segera melayani listrik untuk pengungsi di Sinabung.
“Kalau jaringan listrik untuk huntara itu sudah oke, tinggal kami melakukan energize dan mengisi tegangannya saja. Tapi kami membutuhkan data konsumennya,” ujar Azhar sembari memastikan sebelum tanggal 10 Oktober 2017 kawasan Huntara sudah dialiri listrik. (itha)
