SuaraTani.com – Medan | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menyepakati kerja sama kerja sama memanfaatkan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa untuk mendukung kebijakan prioritas nasional.
Nota Kesepahaman menjadi landasan untuk mendukung percepatan program prioritas nasional, seperti Percepatan Kebijakan Satu Peta, Moratorium Sawit, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, dan Online Single Submission.
Program-program tersebut, dapat mengatasi permasalahan lintas sektoral Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Manfaat lainnya adalah untuk meningkatkan kepastian berusaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dapat meningkatkan kesehjateraan masyarakat.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan Kepala Lapan Thomas Djamaluddin, di Jakarta, Selasa (19/3/2019). Nota Kesepahaman akan berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kembali dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
“Kami mengapresiasi adanya Nota Kesepahaman ini karena kebijakan yang tepat membutuhkan data yang valid dan akurat,” ujar Susiwjono, dalam keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, Selasa (19/3/2019).
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menyatakan bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional, dibutuhkan penyediaan data spasial yang akurat, salah satunya adalah data penginderaan jauh.
Misalnya, pemanfaatan data penginderaan jauh pada Kebijakan Satu Peta untuk penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam rangka pembangunan nasional dan daerah. Contoh lainnya adalah dalam pelaksanaan moratorium sawit untuk penertiban izin perkebunan kelapa sawit.
“Kerja sama ini perlu terus didorong agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Tiap tahunnya akan dilakukan evaluasi, baik untuk perubahan maupun penajaman. “Kita harus bersungguh-sungguh menggunakan data dan peta yang terintegrasi, terakurat, dan terbaru untuk merancang pembangunan berkelanjutan,” tutur Wahyu.
Di tempat yang sama, Kepala Lapan Thomas Djamaluddin menyoroti efisiensi yang dapat dicapai dengan adanya kebijakan satu pintu dalam memanfaatkan layanan citra satelit dari lapan untuk digunakan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L). Menurutnya, dengan memanfaatkan layanan dari LAPAN, Indonesia bisa menghemat triliunan anggaran negara.
“Kalau dihitung nilai ekonominya, kita bisa menghemat sekitar tiga triliun untuk tahun 2015, lima triliun untuk tahun 2016, tujuh triliun untuk tahun 2017, dan tiga belas triliun untuk tahun 2018. Jadi, termasuk dengan adanya nota kesepahaman ini, kita berkontribusi dalam penghematan anggaran yang jumlahnya luar bisa,” jelasnya. *(desi)
