SuaraTani.com – Medan | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan sarana produksi perikanan, fasilitasi pembiayaan dan asuransi, sertifikasi hak atas tanah, serta dana pengembangan SDM anak pelaku utama perikanan di Probolinggo, Jawa Timur.
Total dana APBN yang disalurkan melalui program ini mencapai Rp14,05 miliar. Dana ini diharapkan menyentuh langsung nelayan, termasuk nelayan ikan tangkap dan pembudidaya ikan, dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga kapasitas bisnis, nilai tambah dan keuntungan semakin besar.
“KKP terus mendorong peningkatan kesejahteran pelaku utama perikanan. Jadi, kami akan pastikan bahwa program ini bisa memberikan dampak positif bagi perbaikan struktur ekonomi masyarakat dan tentunya perekonomian daerah,” jelas Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/3/2019).
Penyerahan sarana dan prasarana perikanan dari dana wajib pajak yang dikelola Pemerintah ini, digelar di Pantai Bentar, Kabupaten Probolinggo, Kamis (28/2/2019). Turut dihadiri anggota komisi XI DPR RI, anggota IV BPK RI, Wakil Bupati Probolinggo dan jajaran KKP, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.
Slamet menambahkan, berbagai program KKP sepanjang 4 (empat) tahun terkahir mampu memberikan efek positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Indikatornya, yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik dari 109,86 di tahun 2017 menjadi 113,28 pada tahun 2018. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) untuk periode yang sama naik dari 99,09 menjadi 100,80.
Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN) naik dari 123,01 menjadi 126,68 dan Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPi) pada periode yang sama naik dari 110,23 menjadi 113,27;
Tren pertumbuhan NTN dan NTPi yang positif sepanjang tahun 2018 tersebut menunjukkan bahwa ada perbaikan struktur ekonomi masyarakat pelaku usaha perikanan (nelayan dan pembudidaya).
Struktur ekonomi terlihat dari peningkatan pendapatan yang berdampak pada perbaikan daya beli masyarakat, utamanya teradap akses kebutuhan dasar.
Capaian NTP juga berpengaruh terhadap peningkatan saving rate dan memicu kenaikan kapasitas usaha melalui re-investasi. Sedangkan, nilai NTUN dan NTUPi yang terus meningkat menunjukkan iklim usaha perikanan semakin baik dan efisien.
Pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan juga tercatat mengalamai kenaikan. Tahun 2017 rata-rata pendapatan nelayan sebesar Rp3,439 juta naik menjadi Rp3,636 juta pada tahun 2018 (angka sementara). Demikian pula dengan pembudidaya ikan, pada periode yang sama naik dari Rp3,298 juta menjadi Rp3,385 juta.
“Kinerja positif tersebut tidak terlepas dari berbagai program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara langsung fokus dalam menciptakan efisiensi produksi dan nilai tambah,” lanjutnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan khususnya kelestarian stok sumberdaya ikan, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan kegiatan pelepasliaran benih ikan kakap putih di pantai Bentar sebanyak 15.000 ekor yang merupakan hasil produksi dari BPBAP Situbondo.
Dari sisi lingkungan akan menjaga kestabilan stok, sedangkan dari aspek ekonomi, diharapkan akan meningkatkan jumlah tangkapan bagi nelayan. *(renita)
