SuaraTani.com - Deliserdang| Pemerintah memberikan dukungan penuh bagi generasi milenial untuk menekuni sektor pangan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah menjadikan sektor pangan sebagai program prioritas.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), kepada awak media usai meninjau irigasi perpompaan yang berada di lokasi Kelompok Tani Makmur 2, Desa Dalu Sepuluh-B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Selasa (21/1/2025).
Zulhas mengakui jika selama puluhan tahun sektor pangan kurang menarik untuk ditekuni kalangan generasi milenial atau anak muda.
"Tapi sekarang Pak Prabowo prioritas utamanya itu bidang pangan. Sehingga sekarang pangan menjadi menarik kembali, karena sangat menguntungkan," ujar Zulhas didampingi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono.
Presiden Prabowo, lanjutnya, memberikan dukungan penuh dengan mengerahkan berbagai potensi dan kekuatan, baik untuk pangan dalam bentuk karbohidrat.
Seperti padi, jagung; pangan dalam bentuk protein, baik hewani maupun ikan serta pangan dalam bentuk perkebunan rakyat seperti kelapa dan kopi.
"Biasanya, anak muda akan menjadi tertarik kalau ada penghasilan yang baik," terangnya.
Zulhas mengatakan, pengelolaan sektor pangan sudah jauh berbeda masa dahulu dengan sekarang. Apabila zaman dulu masih menggunakan bajak dan kerbau, maka saat ini sudah memakai mekanisasi.
"Tentu hasilnya bagus, jualannya juga sudah bisa menggunakan online. Tentu hal ini menjadi menarik bagi anak muda," jelasnya.
Ia juga mencontohkan keterlibatan generasi muda dalam sektor pangan, seperti perkebunan tebu yang ada di Lumajang, Jawa Timur.
Perkebunan tebu yang berada di lahan rakyat seluas 50 hektare di daerah tersebut dikelola oleh 10 orang anak-anak milenial yang bekerjasama dengan PTPN.
Menko Pangan juga mengatakan, dengan mengembangkan sektor pangan ini maka akan mengurangi eksodus anak-anak muda ke kota untuk mencari pekerjaan.
"Ya tentu. Karena basis desa itu kita kembangkan menjadi desa yang maju dan berkembang. Sehingga orang yang kekota itu menjadi berkurang. Kalau semua ke kota itu bagaimana," tuturnya.
Aturan Disederhanakan
Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan PT Pupuk Indonesia (Persero) siap mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di tanah air.
Hal ini sejalan dengan dukungan yang diberikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar sejak awal tahun 2025.
Percepatan penyaluran pupuk bersubsidi ini sejalan dengan misi dan program Astacita Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendukung swasembada pangan.
Menurut Rahmad, sudah ada sekitar 600.000 petani yang berhasil menebus pupuk subsidi mulai 1 Januari 2025.
Hal ini dapat dilakukan usai Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil menyederhanakan kebijakan pupuk bersubsidi.
"Pupuk Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah sehingga SK (Surat Keputusan) Alokasi Pupuk Provinsi atau Kabupaten bisa terbit 100 persen sebelum tahun 2024 berakhir. Hal ini membuat petani lebih yakin dan tenang dalam menebus pupuk bersubsidi di wilayahnya masing-masing," ujar Rahmad saat mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Medan, Selasa (21/1/2025).
Dikatakannya, mulai tanggal 1 Januari 2025, Pupuk Indonesia telah memastikan iPubers sebagai media penyaluran sehingga penebusan pupuk yang dilakukan petani lebih mudah. Petani terdaftar cukup membawa KTP.
Adapun penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan petani terdaftar sejak awal Januari hingga per 19 Januari 2025 secara nasional mencapai 688.386 transaksi yang dilakukan oleh 599.582 petani. Pada periode tersebut pupuk bersubsidi yang sudah ditebus sebanyak 405.000 ton.
Khusus Sumatera Utara, tambah Rahmad, petani yang sudah menebus pupuk bersubsidi ada 8.000 petani. Termasuk di Kabupaten Asahan per 19 Januari 2025 sudah ada 541 ton pupuk bersubsidi yang sudah ditebus.
"Kami mendorong penggunaan sepenuhnya iPubers untuk memastikan tata kelola penyaluran pupuk subsidi lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu memudahkan petani dalam melakukan penebusan," ujar Rahmad.
Ia menambahkan, Pupuk Indonesia sebagai bagian dari Kementerian BUMN siap mendukung optimalisasi penyederhanaan regulasi ini dengan menjaga ketersediaan stok.
Per tanggal 19 Januari 2025, Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi nasional sebanyak 1,01 juta ton, terdiri dari Urea 574.238 ton, NPK 424.441 ton, dan Organik 14.728 ton.
Adapun stok di Provinsi Sumut sebanyak 89 ribu ton, yaitu Urea 58.417 ton, NPK 28.833 ton, dan Organik 1.959 ton.
Untuk mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Sumut, Pupuk Indonesia juga menyediakan fasilitas, yaitu 35 petugas lapangan, 29 gudang dengan kapasitas 145.229 ton, 82 distributor, 2.373 kios resmi.
"Kami berharap para petani, khususnya di Sumatera Utara mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi ini dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional," tegas Rahmad. * (junita sianturi)
