SuaraTani.com - Surabaya| Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyiapkan strategi kunci terkait penyerapan dan penyaluran beras yang berasal dari petani dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap swasembada pangan.
Menurut Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi melalui penerapan langkah-langkah yang mencakup semua lini dapat memberikan impak positif terhadap ketahanan pangan Indonesia.
"Kita mau mengapresiasi karena Januari, Februari tahun ini, kalau dibandingkan dari tahun lalu, produksi berasnya sudah meningkat. Jadi pesannya itu sudah betul sekali, akan ada produksi di atas 13 juta ton dalam bentuk gabah. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, semua hasil panen petani harus bisa diserap," ungkapnya.
Arief mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan Jawa Timur (Jatim) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025).
Adapun keberpihakan program pemerintah terhadap petani selama ini dapat dilihat pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Secara nasional, NTP Januari sampai Desember 2024 adalah 119,62. Capaian rerata NTP 2024 itu lebih besar 6,36 poin dibandingkan NTP Januari-Desember 2023 yang berada di angka 112,47.
Selain itu, NTP secara bulanan paling besar juga ada di Desember 2024 dengan angka 122,78. Setali tiga uang, kondisi pada Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) secara bulanan juga mencatatkan indeks tertinggi pada Desember 2024 dengan angka 122,78.
Kelompok padi merupakan kelompok dominan penyusun indeks NTPP. Gabah mempunyai andil 2,44 persen terhadap inflasi dari komoditas produksi pertanian selama tahun 2024.
"Untuk itu, kita perlu pengering (dryer) dan Bapak Dirut Bulog sudah mempersiapkan bersama seluruh penggilingan padi untuk menyerap hasil produksi di seluruh sentra produksi," ucap Arief.
Jadi kuncinya, lanjut Arief, adalah penyerapan, pengiriman, pengeringan di kadar air sampai 14 persen, dan penyimpanan.
"Setelahnya Bapak Mentan kalau kita bisa memproduksi lebih 2 juta ton, 2 juta ton, 2 juta ton maka kita bisa ekspor," jelasnya.
Dikatakan Arief, dengan berbagai program strategis yang telah dicanangkan pemerintah untuk 2025 ini, ia optimis akan terwujud ekuilibrium antara upaya penyerapan pemerintah dengan penyaluran ke masyarakat.
"Izin melaporkan bahwa stok beras pemerintah hari ini adalah yang terkuat selama ini, ada 2 juta ton. Dengan itu, harga bisa stabil dan pemerintah pun bisa intervensi. Inflasi kita di 2024 pun yang terbaik sejak tahun 1958. Untuk itu, kita harus bisa menyeimbangkan antara penyerapan pemerintah dengan penyalurannya," kata Arief.
"Jadi kita memang harus menyiapkan program penyalurannya. Untuk itu, sesuai usulan Bapak Menko Pangan ke Bapak Presiden, di 2025 ini kita ada bantuan pangan beras ke 16 juta penerima dengan 6 bulan alokasi. Kemudian SPHP beras, total targetnya 1,5 juta ton untuk setahun ini. Ini memang supaya seimbang dan tentunya bisa mencakup semua lini dalam ekosistem pangan," tegasnya.
Arief turut menjelaskan mengenai program SPHP jagung pakan yang akan menggunakan daftar peternak mandiri dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Targetnya sebanyak 250 ribu ton dilepas ke peternak mandiri dengan harga yang baik. Sementara SPHP kedelai sebanyak 100 ribu ton akan ditujukan kepada pengrajin tahu dan tempe.
Di hari yang sama, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa puncak panen beras dapat lebih cepat terwujud di Maret tahun ini.
Menko mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan serapan semaksimal mungkin terhadap produksi dari jerih payah petani dalam negeri.
"Saudara-saudara, ini sudah masuk musim panen dan Januari ini panennya meningkat dibanding Januari tahun lalu. Februari akan lebih banyak lagi dan puncak panen lebih cepat, Maret dan April. Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, berapa pun produksi hasil panen padi maupun jagung yang tidak ditampung oleh swasta, harus dibeli pemerintah," ujar Zulkifli Hasan.
Berdasarkan data BPS, Provinsi Jatim merupakan daerah sentra produsen beras terbesar di Indonesia pada 2024. Sepanjang 2024, produksi beras yang dihasilkan di Jatim total menorehkan 5,33 juta ton.
Disusul oleh Jawa Tengah dengan raihan 5,08 juta ton dan Jawa Barat 4,92 juta ton serta Sulawesi Selatan di angka 2,75 juta ton.
"Kita minta bantuan dari para Gubernur, para Bupati untuk bersama-sama. Ini nggak bisa Bulog sendiri. (Kemudian) Bapak Presiden perintahkan kepada kita, diputuskan harus swasembada pangan secepat-cepatnya. Nah, untuk mempercepat itu, tentu beberapa hambatan-hambatan perlu kita rapat koordinasi dan kita sampaikan dengan Bupati dan Gubernur, karena kita di 1 tim. Tim merah putih," pungkasnya.
Dalam rakor pangan Jatim hari ini turut dihadiri Mentan Andi Amran Sulaiman; Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto; Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono.
Hadir juga Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono; Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto, beserta seluruh Wali Kota dan Bupati di lingkup Provinsi Jatim. * (putri)
