SuaraTani.com - Jakarta| Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan DPR dalam mengatasi tantangan ekonomi di tahun 2023.
Menurutnya, APBN 2023 menjadi instrumen penting dalam menghadapi dinamika tantangan global dan domestik.
"Dalam menghadapi tantangan global dan domestik, termasuk penanganan pandemi COVID-19, APBN memainkan peran penting. Kami sangat bersyukur atas kolaborasi yang erat antara pemerintah dan DPR yang memungkinkan kita untuk mengatasi tantangan ini dan memulihkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," ujar Menkeu.
Hal tersebut disampaikan Menkeu pada Rapat Kerja pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 atau RUU P2 APBN TA 2023, Rabu (28/8/2024).
Tahun 2023 juga diingat sebagai tahun persiapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, di mana APBN turut berperan penting dalam memastikan kelancaran proses pemilu.
Sri Mulyani menegaskan, meskipun lingkungan global tidak selalu mendukung, pelaksanaan APBN 2023 telah mendapatkan penilaian positif dengan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebuah pencapaian yang konsisten sejak 2016.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi dari DPR dan BPK.
"Rekomendasi yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola keuangan negara. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki pengelolaan APBN berdasarkan masukan yang diterima," ucap Menkeu.
Sebagai langkah berikutnya, pembahasan RUU P2 APBN 2023 akan dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat dua untuk pengambilan keputusan di sidang paripurna DPR.
Ia atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran serta seluruh komisi DPR RI.
Sehingga pembahasan RUUP2 APBN 2023 dapat dilaksanakan secara lancar dan juga tetap memperhatikan berbagai substansi yang sangat baik yang disampaikan oleh seluruh fraksi.
"Dan, akhirnya kita bisa menyelesaikan tahap pertama dalam pembahasan RUU ini,” tutup Menkeu. * (wulandari)
