SuaraTani.com - Jakarta| Menteri Kelautan dan Perikanan memastikan menyokong penuh nelayan di Sibolga, Sumatera Utara (Sumut) untuk meningkatkan produktivitas tangkapan.
Di antaranya melalui peningkatan kualitas layanan, bantuan alat tangkap, hingga mengupayakan ketersediaan BBM bersubsidi di pelabuhan perikanan.
Menteri Trenggono sudah mengunjungi langsung Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga pada Selasa 27 Agustus lalu.
Dia melihat langsung aktivitas pelayanan, kondisi infrastruktur pelabuhan, serta mengevaluasi sejumlah program di PPN Sibolga.
"Pelabuhan perikanan adalah jantung dari industri perikanan kita. Pengembangan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan akan memastikan bahwa nelayan dapat bekerja dengan lebih efisien dan memperoleh hasil yang terbaik," kata Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP yang dikutip, Sabtu (31/8/2024) di Jakarta.
Menteri Trenggono juga berdialog dengan para nelayan untuk mendengar tantangan dan permasalahan apa saja yang mereka hadapi.
Dalam pertemuan tersebut, ia menjanjikan dukungan penuh pemerintah, baik berupa percepatan pelayanan pelabuhan, subsidi peralatan kapal serta bahan bakar yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan usaha perikanan.
Bantuan pemerintah yang diberikan saat itu berupa 270 alat penangkapan ikan dengan spesifikasi jaring insang monofilament 2 inci 0,24 mm sebanyak 240 unit.
Dan, bubu kepiting mesh berukuran 1,5 inci sebanyak 30 unit. Penyerahan bantuan tersebut diberikan pada perwakilan 9 kelompok usaha bersama nelayan yang ada di Sibolga.
"Saya sedapat mungkin mengusahakan BBM bersubsidi selalu tersedia. Namun ada baiknya bahan bakar tersebut berada di sini (pelabuhan) supaya bisa terkontrol dan tidak disalah gunakan untuk keperluan lain yang mengatasnamakan nelayan," ujarnya.
Menteri Trenggono menambahkan, selain ketersediaan BBM bersubsidi dan alat tangkap, penambahan kapal juga perlu dilakukan.
Kedepan bantuan kapal ini akan diberikan pada kelompok-kelompok nelayan, sehingga nelayan bisa lebih produktif dan juga terbebas dari biaya-biaya lain.
"Perhatian penuh kita kerahkan pada kapal-kapal yang ada di sini, fasilitas dan kapasitasnya perlu ditinjau lagi agar kenyamanan dan keamanan nelayan dapat terjamin," pungkasnya.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip ekonomi biru yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan. * (putri)
