SuaraTani.com - Jakarta| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan kontribusi program Ekonomi Biru dalam pencapaian target nasional Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) dan target global Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF).
“KKP telah berkomitmen melalui implementasi 5 program strategis Ekonomi Biru sampai tahun 2045. Hal ini untuk melindungi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan,” tegas Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, dalam siaran pers, Senin (19/8/2024) di Jakarta.
Dikatakannya, peran strategis dan implementasi Ekonomi Biru KKP yang mendukung target nasional IBSAP dan target KMGBF yakni
Pertama, perluasan 30 persen kawasan konservasi pada tahun 2045 yang mendukung pencapaian target nasional IBSAP dan KMGBF terkait perlindungan ekosistem;
Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota mendukung target nasional IBSAP dan KMGBF tentang pengelolaan pemanfaatan sumberdaya hayati berkelanjutan;
Ketiga, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat berkelanjutan sebagai Program Prioritas ke-3 Ekonomi Biru. Berkontribusi pada capaian target peningkatan kehati dan keberlanjutan dalam pertanian dan budidaya perikanan;
Keempat, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung capaian target nasional IBSAP dan KMGBF terkait peningkatan restorasi dan rehabilitasi ekosistem;
Kelima, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut mendukung pengurangan pencemaran pada target IBSAP dan KMGBF.
Victor mengatakan, KKP bersama mitra kerja telah menginisiasi pendanaan baru konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati laut melalui Indonesia Coral Bond (sebesar US$10 juta).
Dan, Debt for Nature Swap untuk terumbu karang (sebesar US$35 juta) yang selaras dengan tujuan nasional IBSAP khususnya dalam meningkatkan dukungan sumber daya finansial.
"KKP juga memanfaatkan perangkat Ocean Accounting dan Ocean Big Data dalam memantau kinerja pengelolaan dan kualitas keanekaragaman hayati laut dan pesisir di Indonesia," jelas Victor.
Diketahui, IBSAP merupakan dokumen visi misi perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia pada tahun 2025-2045 yang telah diluncurkan pada 8 Agustus lalu.
Dokumen visi misi ini disusun oleh Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai lead institution didukung oleh kementerian/lembaga terkait termasuk KKP.
Dokumen IBSAP menunjukkan implementasi Indonesia terhadap target-target KMGBF yang telah diadopsi pada pertemuan para pihak ke-15 Convention on Biological Diversity (CBD).
IBSAP dijabarkan dalam tiga Tujuan dan 20 Target Nasional yang diselaraskan dengan Visi 2045, RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029. * (putri)
