SuaraTani.com - Jakarta| Komisi XI DPR RI menerima aspirasi dari DPRD Kabupaten Simalungun yang berkonsultasi terkait rencana perubahan APBD 2024 dan penyusunan APBD 2025.
Mereka mengatakan, hal yang menjadi beban APBD Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara (Sumut) adalah anggaran gaji guru PPPK.
Ada perekrutan dari honorer menjadi PPPK. Dulu pemerintah pusat menjanjikan menjadi (anggaran) beban (pemerintah) pusat. Kemudian daerah karena semangatnya adalah meniadakan honorer lalu meningkat ke PPPK.
"Nah, Simalungun juga daerah lain tentu saja itu sudah rekrut PPPK-nya 5.000 orang dari honorer yang ada sebanyak 7.000 orang. Jadi, masih ada 2000 lagi. Tetapi kemudian belakangan itu tidak (menjadi) beban pusat lagi tetapi beban daerah. Ini sangat membebani keuangan di daerah," kata Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu yang menerima audiensi tersebut, di Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Permasalahan tersebut, lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, membuat belanja modal di Kabupaten Simalungun menjadi sangat kecil, dan belanja pegawai membengkak.
Padahal, belanja modal sebenarnya adalah alokasi belanja yang dianggarkan bagi program-program yang langsung menyentuh masyarakat.
"Saya lihat belanja modalnya menjadi sangat kecil. Inilah yang sesungguhnya itu langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat di daerah," jelasnya.
Gus Irawan juga menyoroti banyaknya daerah yang masih menerima pegawai honorer, padahal di sisi lain juga meningkatkan pegawai PPPK. Sebab, hal inilah yang dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat membebani APBD daerah itu sendiri.
"Sudah meningkat (penerimaan) PPPK. Kemudian mengisi lagi yang honor sudah ditinggal itu diisi lagi tuh. Bayangkan itu akan menambah biaya yang namanya belanja pegawai," jelasnya.
Untuk itu, besok (Rabu, 21/8/2024) dalam rapat kerja Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, Gus Irawan akan membahas anggaran PPPK yang banyak membebani APBD di beberapa daerah tersebut.
Pihaknya pun berharap daerah dapat lebih bijak dalam mengelola APBD nya sehingga pemerintahan di daerah dapat berjalan lebih seimbang.
"Hal ini akan kita pertanyakan supaya tadi itu daerah tidak terlalu besar untuk belanja pegawai atau mengurangi belanja-belanja yang sifatnya untuk kepentingan rakyat. Daerah juga harus bijak di dalam mengelola APBD-nya, menjalankan pemerintahannya agar lebih berimbang," harapnya. * (jasmin)
