Salah satu proyek mersuar di Karanganyar. foto: soloposSuaraTani.com - Jakarta| Utang pemerintah saat ini sudah berkisar Rp8.262 triliun. Peningkatan tersebut, bahkan mencapai lebih dari Rp5.000 triliun sejak 2014.
Beban utang negara ini dikhawatirkan akan terus bertambah jika kondisi penerimaan negara menurun yang disebabkan anjloknya harga komoditas terus berlangsung.
“Jika proyek-proyek mercusuar terus jalan, dan penerimaan terus merosot karena komoditas mulai menurun maka beban utang akan terus bertambah. Bahkan, untuk pembayaran bunga saja pada 2024 sudah mencapai 15 persen dari total belanja negara," kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam.
Ia juga khawatir bukan hanya soal utang yang terus meningkat, namun juga persoalan crowding out dana publik. Sentimen suku bunga the Fed akan memiliki konsekuensi pada peningkatan tingkat yield SBN.
"Hal ini akan berdampak pada peningkatan beban bunga pada masa yang akan datang,” jelas Ecky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Untuk itu, kata Ecky, pihaknya mendorong spending better dalam belanja negara. Pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang tidak perlu seperti proyek-proyek mercusuar yang bukan menjadi prioritas.
“Berikutnya, pertebal bantalan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Kenaikan harga pangan, energi, dan listrik punya dampak instan dalam memukul masyarakat miskin dan mereka yang rentan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan,” ujarnya.
Dikatakannya, prioritas fiskal secara total, harus dialokasikan untuk membantu masyarakat tersebut. Anggaran belanja sosial perlu ditambah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah subsidi upah dan bantuan langsung bagi buruh dan pekerja informal di sektor pertanian. Di tengah gejolak harga pangan, bantalan tersebut menjadi penting.
Sebab, kenaikan harga yang terjadi, di satu sisi, tidak dapat diikuti oleh peningkatan pendapatan. Hasil hitungan dengan menggunakan data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan, rata-rata pendapatan tenaga kerja tumbuh hanya sekitar 1,7 persen per tahun.
"Peningkatan ini tidak mampu mengimbangi inflasi yang ada,” tutup Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat III ini. * (jasmin)
