SuaraTani.com - Stabat| Pj Bupati Langkat HM Faisal Hasrimy membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Langkat Tahun 2024.
Kegiatan digelar di ruang Pola Kantor Bupati Langkat di Stabat, Rabu (3/7/2024).
Rapat diikuti sekitar 100 peserta terdiri dari Forkopimda Kabupaten Langkat, dinas instansi terkait, distributor dan owner kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Langkat.
Pj Bupati menyampaikan, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Langkat. Karena itu, dia meminta tim satgas Pupuk untuk menindak tegas distributor dan pemilik kios pupuk yang tidak tertib aturan.
"Permasalahan pokok ini sudah menjadi masalah klasik yang sudah mendarah daging dan harus kita cari jalan keluarnya sesegera mungkin," kata Faisal Hasrimy.
Pj Bupati mengingatkan anggota TPID dan KP3 agar bekerja penuh dedikasi, integritas dan profesionalisme. Serta memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat masyarakat.
Sekretaris Daerah H Amril, selaku Ketua TPID dan Ketua KP3 Kabupaten Langkat melaporkan kegiatan high level meeting bertujuan membahas dan merumuskan kebijakan strategis yang diperlukan untuk pengendalian inflasi dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Langkat.
Juga untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar unsur Forkopimda dengan kepala perangkat daerah dinas terkait dalam menghadapi tantangan inflasi dan pendistribusian pupuk bersubsidi.
"Serta menguatkan pengawasan dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Langkat," kata Amril.
Dia juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi, yaitu pada minggu ketiga Juni 2024 Kabupaten Langkat masuk dalam 10 besar nasional kabupaten/kota dengan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi yaitu sebesar 2,34%.
Kemudian minggu ke-4 Juni 2024 Kabupaten Langkat masuk dalam 4 besar berdasarkan wilayah di pulau Sumatera dengan kenaikan IPH sebesar 1,49%.
"Komoditas penyumbang terbesar kenaikan IPH yakni cabai merah, susu bubuk, minyak goreng, daging sapi, tahu mentah dan udang basah," jelasnya.
Terkait distribusi pupuk, pihaknya sudah menertibkan distributor dan owner kios pupuk bersubsidi yang melakukan pelanggaran ketentuan pendistribusian pupuk bersubsidi.
Amril menjelaskan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam mengendalikan inflasi dan distribusi pupuk bersubsidi, yakni melakukan intervensi terhadap komoditas penyumbang utama kenaikan IPS.
Seperti cabai merah dan minyak goreng, melaksanakan pasar murah dan pangan murah di beberapa wilayah kecamatan dan pelaksanakan gerakan menanam hortikultura.
Seperti cabai merah pada pekarangan rumah. Selain itu, membentuk KP3 pupuk bersubsidi dengan melibatkan pihak dari Kepolisian, Kejaksaan dan TNI. * (bram)
