SuaraTani.com - Jakarta| Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyoroti aspek-aspek yang perlu diperkuat untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat nasional dengan potensinya mencapai Rp327 triliun.
Menurut Wapres, langkah-langkah strategis dalam penguatan tata kelola zakat penting untuk terus didorong.
Mulai dari penguatan regulasi untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat hingga penyusunan peta jalan sebagai acuan dan arah kebijakan strategis pengelolaan zakat menuju Indonesia Emas 2045.
Demikian disampaikan Wapres saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Forum Zakat, di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024). Munas ke-10 tersebut bertajuk “Gerakan Zakat Menyongsong Indonesia Emas 2045”.
Wapres menguraikan strategi pengelolaan zakat tersebut. Pertama, perkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi pengelola zakat (OPZ). Misalnya dengan merangkul sebanyak-banyaknya lembaga zakat dan memperkuat kapasitasnya agar OPZ lebih profesional dan akuntabel.
“Perkuat pendampingan kepada lembaga zakat agar mampu memenuhi standar manajemen mutu lembaga pengelola zakat. Dukungan sumber daya amil zakat yang kompeten juga mesti terus disiapkan, termasuk melalui sertifikasi,” tegasnya.
Menurutnya, semua itu penting untuk membangun kepercayaan umat agar mau menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat resmi sehingga jumlah zakat yang terkumpul pun makin meningkat.
Kedua, Wapres menekankan, penyaluran zakat perlu dipastikan tepat sasaran dan tepat manfaat dengan basis data yang akurat, terutama pada program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.
“Tingkatkan kebermanfaatan zakat dalam pengentasan kemiskinan dengan tidak hanya diarahkan untuk mengentaskan mustahik dari garis kemiskinan ekstrem. Tetapi juga memberdayakan mustahik agar bertransformasi menjadi muzaki,” pintanya.
Karena itu, kata Wapres, pendistribusian zakat perlu terus didorong agar lebih produktif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi umat. Seperti pemberian modal usaha mikro dan kecil.
“Selain itu, penting untuk memastikan penyaluran zakat yang dilakukan oleh OPZ terintegrasi dengan basis data yang akurat. Dan, manfaatkan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek), agar pendistribusian zakat dapat lebih tepat sasaran,” imbaunya.
Ketiga, lanjut Wapres, tingkatkan sinergisitas dan keselarasan pengelolaan zakat nasional dengan agenda pembangunan nasional demi menjamin keberlanjutan.
“Saya meyakini Forum Zakat mampu menjadi komponen penggerak utama transformasi dan kolaborasi pengelolaan zakat yang berkelanjutan. Sehingga berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan bangsa,” ujarnya.
Ia pun mengapresiasi sinergi dan kolaborasi pemerintah, OPZ, dan kontribusi sektor swasta sebagai katalisator pengembangan ekosistem pemberdayaan masyarakat berbasis zakat.
“Saya berharap Munas Forum Zakat ke-10 ini dapat menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret ke depan. Memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mengakselerasi gerakan zakat menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
