KH Ma’ruf Amin usai meresmikan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400, Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (9/7/2024). foto: istSuaraTani.com - Bogor| Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menilai bahwa pilkada serentak merupakan agenda nasional yang sudah terjadwal. Dan, KPU secara undang-undang merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakannya.
Karena itu, Wapres meminta KPU untuk membenahi diri dengan memperkuat kelembagaan, sistem, dan personel yang dimiliki agar penyelenggaraan pilkada serentak dapat berjalan dengan baik.
Pernyataan itu disampaikan Wapres, Selasa (9/7/2024) di Bogor terkait pascaputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Rabu (3/7/2024) tentang pemberhentian tetap Ketua KPU atas kasus asusila yang dilakukan.
Ditambah dengan adanya pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, yang menyebut KPU dianggap tidak layak menyelenggarakan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang.
“Pilkada kan sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru ya. Dikuatkan saja KPU yang ada. Hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan,” tegas Wapres.
Wapres menyampaikan, kinerja KPU merupakan kerja sebuah tim, bukan perorangan. Sehingga, apabila ada oknum yang melakukan tindakan melenceng, hal tersebut tidak menjadi gambaran kinerja sebuah institusi.
Dengan demikian, Wapres mengimbau agar jajaran personel KPU memberikan komitmen terbaik dalam penyelenggaraan pilkada serentak mendatang agar proses berjalan lancar dan tidak ada kecurangan.
Kasus hukum yang melibatkan oknum di dalamnya tidak menjadi penghalang maupun cerminan kinerja dari lembaga penyelenggara pemilu.
“Kalau perlu ditambah, misalnya penyelenggaraan pilkadanya, lebih penting saya kira itu,” pungkasnya.
Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Anggota Komisi V DPR Mulyadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad. * (jasmin)
