Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi S Pribowo usai rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024). foto: istSuaraTani.com - Jakarta| Citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tidak cukup baik dipandang masyarakat. Bahkan dari hasil survei menempatkan KPK di urutan ke delapan, di bawah Polri, Kejaksaan, bahkan di bawah DPR RI juga.
“Apa kendala yang terjadi di dalam internal KPK atau di antara KPK dengan insan penegak hukum lain. Sekarang waktunya tepat untuk mengungkapkannya kepada kami, Komisi III. Hingga perlu ada langkah konkret yang kemudian harus dilakukan oleh KPK,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi S. Pribowo.
Penegasan itu disampaikan Johan Budi dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Menurutnya, kendala yang dimaksud tersebut tentu terkait pelaksanaan fungsi kewenangan KPK. Baik di bidang penindakan, monitoring, pengawasan, koordinasi, serta yang berkaitan dengan pencegahan. Termasuk pendidikan dan pelayanan masyarakat.
Pasalnya, beberapa waktu lalu Johan mendapat laporan dari masyarakat Brebes, Jawa Tengah (ada videonya) terkait penilaian masyarakat terhadap program sosialisasi anti korupsi di masyarakat.
“Menurut masyarakat, percuma sosialisasi anti korupsi yang dilakukan KPK kepada masyarakat. Karena apa yang dilakukan oleh insan KPK, ada yang tidak bisa dicontoh oleh masyarakat. Atau malah berperilaku tidak menunjukkan apa yang disosialisasikannya kepada masyarakat,” tambahnya.
Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu, pihaknya melihat ada ketegangan di KPK, antara Nurul Ghufron dengan dewas (dewan pengawas) KPK.
Pihaknya meyakini Komisi III DPR akan melakukan apa-apa saja yang bertujuan untuk memperkuat KPK, dan mengembalikan KPK seperti zaman dulu. Di mana setiap survei dilakukan selalu menempati urutan di atas. * (putri)
