SuaraTani.com - Medan| Sekira 274,71 hektare tanaman pangan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah terdampak bencana alam berupa banjir dan kekeringan.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding bencana alam yang terjadi pada tahun 2023 dengan periode yang sama, yakni Januari-Mei 2024.
"Tahun 2023, bencana kekeringan dan banjir yang menimpa tanaman pangan di Sumut hanya 103,6 hektare atau naik seluas 170,5 hektare di tahun 2024 ini," kata Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Marino, Senin (8/8/2024) di Medan.
Bencana trsebut kata Marino, terjadi di Kabupaten Asahan, Deliserdang, Langkat dan Nias Utara. Dan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah dalam mengantisipasi bencana alam baik banjir maupun kekeringan.
Pertama, menginstruksikan kepada seluruh petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) agar meningkatkan pengamatan untuk melihat perkembangan banjir maupun kekeringan terhadap pertanaman.
Dan, melaporkan secara insedentil ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut melalui UPT PTPH.
Kedua, lanjut Marino, memberikan rekomendasi upaya penanganan yang tepat kepada petani. Antara lain melakukan pengutipan hasil tanaman yang sudah layak panen.
Kemudian melakukan normalisasi atau membersihkan saluran-saluran air dan melakukan pompanisasi jika memungkinkan.
Ketiga, segera mendata pertanaman yang mengalami puso dengan melengkapi foto dengan open camera diharapkan titik koordinatnya. Dan, melaporkannya ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulura Sumut.
Keempat atau yang terakhir, adalah mengaktifkan posko-posko baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.
Terkait serangan OPT pada tanaman padi, menurut Marino sejauh ini masih didominasi oleh serangan hama tikus, penggerek batang, wereng batang coklat (WBC), blast, kresek dan tungro.
Namun, untuk tahun 2024 serangan OPT tersebut mengalami penurunan, jika dibandingkan tahun 2023. Untuk 2023, luas serangan OPT pada tanaman padi mencapai 4.504,1 hektare. Sedangkan di tahun 2024 ini, serangan hanya berkisar 3.150,6 hektare.
"Jadi ada penurunan luas serangan berkisar 1.353,5 atau 30% pada tahun ini dibanding periode yang sama Januari-Mei 2023 lalu," kata Marino.
Penurunan serangan OPT tersebut menurut Marino, disebabkan adanya gerakan pengendalian OPT yang mereka lakukan secara preemptif, artnya, belum ada serangan sudah dikendalikan.
Itu dalam rangka pencegahan, bagaimana OPT tersebut tidak terjadi menyerang pada pertanaman tersebut.
"Jadi, kami menginstruksikan kepada POPT kami di lapangan yang tersebar di kabupaten/kota agar melakukan pengendalian OPT secara preemptif. Sehingga populasi maupun intensitas OPT di lapangan tidak menyebar sampai ke pertanaman yang ada di masing-masing kabupaten/kota," tutup Marino. * (junita sianturi)
