SuaraTani.com - Stabat| Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat, H Amril mewakili Pj Bupati Langkat HM Faisal Hasrimy membacakan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum dari Fraksi-Fraksi pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023, di Kantor DPRD Langkat, Selasa (25/6/2024).
Rapat paripurna ini sebelumnya diskors oleh Ketua DPRD Langkat, Sri Bana PA pada Senin (24/6/2024). Dan, dibuka kembali oleh Ketua DPRD Langkat, Selasa (25/6/2024).
"Dalam kesempatan ini, kami sampaikan bahwa jawaban yang kami sajikan saat ini adalah jawaban dari pertanyaan–pertanyaan anggota dewan yang terhormat. Yang bersifat penting dan mendesak. jika terdapat hal yang sama atas pertanyaan yang diajukan, hanya kami jawab sekali," jelas Sekda Amril.
Ia juga mengatakan, hal-hal yang bersifat saran dan imbauan akan direkapitulasi untuk dibahas, dipelajari, dan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai tupoksinya.
"Dan, dikoordinasikan lebih lanjut kepada instansi lain atau kepada pemerintah yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya," ujarnya.
Sekda Amril pun membacakan jawaban atas pandangan umum dari yang pertama Fraksi Partai Nasdem. Salah satu poinnya tentang pedoman penyusunan APBD.
Sedangkan Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI dijadikan sebagai tolak ukur dan peringatan bagi pemerintah daerah dalam hal penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.
Lalu poin-poin dari Fraksi Partai PDI Perjuangan yaitu, Pemkab. Langkat mengacu kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Selanjutnya, dari Fraksi Keadilan Pembangunan dan Kebangsaan yaitu, mengenai PAD Tahun 2022, mengenai gedung sekolah SD dan SMP masih rusak berat.
Poin dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terkait upaya menggali potensi guna meningkatkan PAD serta merealisasikan aspirasi masyarakat melalui pokir-pokir anggota DPRD.
Sedangkan poin dari Fraksi Bintang Persatuan Indonesia yaitu, terkait anggaran pendidikan dilaksanakan secara transparan, efesiensi, dan efektif, serta terhadap pelayanan puskesmas pembantu.
Poin dari Fraksi Golkar yaitu, pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, terkait pengelolaan retribusi kendaraan bermotor yang hanya terealisasi sekitar 25,02%.
Sementara dari Fraksi Partai Demokrat, Pemkab Langkat diminta untuk lebih berinovasi dalam meningkatkan PAD, melaksanakan perencanaan anggaran dilakukan secara matang melalui tahapan proses.
Yang terakhir dari Fraksi Gerindra yaitu, memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program prioritas yang vital bagi kepentingan masyarakat.
Kemudian, melakukan pengawasan yang insentif terhadap para rekanan pelaksanaan di lapangan dalam menjaga kualitas pekerjaan dan tepat waktu.
Setelah pembacaan tersebut forum diambil alih kembali oleh Ketua DPRD Langkat Sri Bana PA untuk melakukan skors rapat sampai waktu yang telah ditentukan.
“Maka sudah kita dengar jawaban laporan tersebut. Laporan ini akan dibahas oleh Badan Anggaran bersama-sama Pemkab Langkat. Rapat kami skors sampai dengan rapat paripurna berikutnya," tutupnya. * (junita sianturi)
