Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Perkuat Cadangan Pangan Pemerintah dan CPPD, Bapanas akan Impor Beras 3,4 Juta Ton

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Senin (24/6/2024). foto: ist

SuaraTani.com - Jakarta| Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, pengendalian inflasi nasional masih terjaga pada pertengahan tahun 2024. 

Komoditas penyumbang Indeks Perkembangan Harga (IPH) terbesar ialah cabai merah, sementara harga beras terpantau cukup stabil. 

Untuk menjaga hal tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan terus memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

Hal ini guna meminimalisir disparitas harga beras antar wilayah. Pemenuhan cadangan beras memang diutamakan bersumber dari dalam negeri. Dan, impor hanya boleh dilakukan secara terukur untuk meminimalisir resiko penurunan produksi.

"Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini jumlah impor beras itu 1.774.904 ton, jadi ada sekitar 1,77 juta ton. Dan rencana impor Mei sampai Desember sesuai dengan kesepakatan hasil Rakortas itu 3,4 juta ton," kata Plt Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy. 

Ia mengatakan itu dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Jakarta, Senin (24/6/2024).

"Jadi, untuk tahun ini kita akan impor lebih kurang 5,18 juta ton. Dengan catatan tidak impor pada saat panen," ujar Sarwo Edhy.

Untuk itu Sarwo terus mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dalam meningkatkan produksi pangan domestik. Khususnya melalui upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumur bor.

Termasuk untuk komoditas pangan lainnya selain beras sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional pada 14 Juni 2024. 

Pada kesempatan kali ini hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mendorong sinergi dan kolaborasi Pemerintah Daerah dalam pengentasan penyakit polio.

Penyakit ini mulai merebak di wilayah Sumatera, Jawa, dan Papua, khususnya melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan. * (jasmin)