SuaraTani.com - Jakarta| Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi.
Indonesia tetap menunjukan pertumbuhan yang relatif stabil secara nasional di atas 5 persen selama lebih dari 10 kuartal berturut-turut meski dinamika global sangat dinamis dan menantang.
“Mayoritas provinsi telah berada di bawah kondisi pra pandemi. Artinya, kita telah berhasil menurunkan kembali kemiskinan dan pengangguran sesudah mengalami lonjakan akibat pandemi,” ucap dalam siaran pers yang dikutip, Rabu (12/6/2024) di Jakarta.
Dalam proses pemulihan ekonomi, lanjut Sri Mulyani, Indonesia juga mampu menurunkan defisit secara sangat cepat dan menurunkan rasio utang.
Sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga menunjukkan ketangguhan dan kewaspadaan ekonomi Indonesia dalam menghadapi guncangan.
Dalam hal ini, APBN digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia menghadapi berbagai guncangan tersebut.
Selain APBN digunakan dalam menghadapi dinamika global, APBN juga harus tetap dijaga secara prudent agar tetap sehat.
APBN juga mendukung banyak sekali perbaikan struktural di Indonesia, dari kualitas SDM yang menjadi sasaran paling penting dalam pembangunan.
Meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas serta efisiensi perekonomian.
"(Adapun) meningkatkan berbagai indikator kualitas SDM dari mulai sekolah, stunting, kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim dan daya saing perekonomian Indonesia,” tutur Menkeu.
Untuk menjaga APBN tetap sehat, Menkeu mengatakan, APBN harus dikelola dengan 3 pilar utama. Yaitu dari sisi pendapatan yang harus terus ditingkatkan, spending better belanja yang berkualitas, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif.
Selain itu, harmonisasi pengelolaan APBN dan APBD secara sinergis menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui pengelolaan yang bijaksana.
Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan tingkat kemiskinan, dan menciptakan kesempatan kerja. Termasuk diantaranya keberpihakan insentif fiskal kepada daerah-daerah tertinggal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh negeri.
“Sinergi APBN dan APBD ini tentu tujuannya adalah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Meningkatkan kesejahteraan di semua daerah, mempercepat konvergensi. Yang artinya daerah yang tertinggal bisa mengejar lebih cepat dan pengelolaan fiskal daerah yang tetap prudent untuk mendorong stabilitas dan transformasi,” tukas Menkeu. * (wulandari)
