Pj Bupati Langkat, HM Faisal Hasrimy mengikuti penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2023-2024. Kegiatan digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. foto: istSuaraTani.com - Jakarta| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, Provinsi Sumatera mengikuti penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2023-2024. Kegiatan digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha merupakan program Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI sebagai bentuk apresiasi kepada daerah yang memiliki komitmen dalam pembangunan sektor transportasi.
Pj Bupati Langkat, HM Faisal Hasrimy hadir didampingi Analis Kebijakan Ahli Utama dr H Indra Salahudin, Kepala Dinas Perhubungan Arie Ramadhany, mempresentasikan capaian dan inovasi daerah dalam bidang transportasi selama penilaian berlangsung.
Kepada tim penilai, Faisal Hasrimy memaparkan berbagai program unggulan yang telah dilaksanakan. Seperti pengembangan jaringan jalan strategis, peningkatan konektivitas antar-wilayah.
Kemudian, pengadaan armada transportasi umum gratis untuk masyarat Langkat serta penerapan sistem manajemen lalu lintas yang terintegrasi.
"Kami berharap Kabupaten Langkat dapat meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagai bukti komitmen kami dalam membangun sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat," kata Pj Bupati dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (29/6/2024).
Pj Bupati Langkat juga berharap penilaian penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2023-2024 menjadi momentum semangat baru bagi segenap jajaran Pemkab Langkat.
Khususnya dalam menumbuhkembangkan dan meningkatkan tertib lalu lintas angkutan jalan untuk mewujudkan kemanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan.
Tim penilai dari Kemenhub yang terdiri dari pakar dan praktisi di bidang transportasi, melakukan verifikasi lapangan dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Langkat.
Selain itu, penilaian juga mencakup aspek kelembagaan, regulasi, anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sektor transportasi. * (bram)
