Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Komisi IV Nilai Pemerintah Tak Serius Usung Blue Economy

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6/2024). foto: tangkapan layar 

SuaraTani.com - Jakarta| Turunnya pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tidak adanya keseriusan pemerintah pada persoalan maritim dan blue economy Indonesia yang selama ini didengungkan. 

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty pun mengkritik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan (Menkeu) yang tidak menyetujui penambahan anggaran yang diminta KKP.

“Kami mendukung penuh penambahan anggaran yang diminta oleh Menteri KKP. Saya membaca bahwa usulan anggaran yang disampaikan tidak disetujui oleh Bappenas dan Menteri Keuangan. Ini satu paradigma salah terkait dengan pembangunan perikanan," tegas Saadiah dalam siaran resminya, Rabu (12/6/2024) di Jakarta.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan KKP di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024), Saadiah mempertanyakan di mana blue economy atau maritim ekonomi yang selalu didengung-dengungkan itu? 

Diketahui, KKP mendapat pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp6,23 triliun. Jumlah ini turun karena sebelumnya di tahun 2024 KKP mendapat Rp6,43 triliun. 

Politisi Fraksi PKS itu pun membandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 2025 milik kementerian dan lembaga lainnya yang dinilainya cukup besar. 

Seperti Kementerian PUPR yang mendapat Rp146,98 triliun, Kementerian Pertahanan Rp135,4 triliun, dan Polri sebesar Rp114 triliun.

“Potensi sumber daya alam kita yang ada di laut ini mendapatkan jatah anggaran yang sangat sedikit. Tadi diusulkan untuk bertambah menjadi Rp10 triliun ya Pak Menteri? Kenapa tidak 50 (triliun) saja, Pak? Ini belum setengahnya (Kementerian) Pertahanan dan Polri Pak. Saya kritik keras ini Bappenas dan Menkeu,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar mengundang Menteri Keuangan dalam Rapat Komisi IV, mewakili daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar.

Ia meminta Pemerintah untuk serius terhadap Pembangunan sektor perikanan Indonesia.

“Dimana paradigma mereka (Bappenas dan Menteri Keuangan) terkait dengan pembangunan sektor perikanan? Kalau kita ingin daya dari laut, seluruh sumber daya, bagaimana Indonesia ini bisa maju? Mari kita care terkait dengan political will kita untuk anggaran ini,” pungkasnya. * (putri)