SuaraTani.com - Surabaya| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pentingnya ikan bermutu dalam menunjang keamanan pangan.
Sebab, ikan termasuk sumber pangan yang mendukung ketahanan pangan, sumber gizi, hingga menjadi sumber ekonomi dan penghasil devisa.
"Ikan bermutu harga mati. Karena sebagai negara maritim, tentu ikan sangat bernilai strategis bagi Indonesia," tegas Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini dalam siaran persnya, dikutip, Rabu (26/6/2024) di Surabaya.
Ishartini mengatakan, yang dikhawatirkan dari ikan tidak bermutu adalah foodborne illness causes atau gangguan kesehatan. Yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang telah terkontaminasi mikroba, patogen atau kuman atau bahan kimia berbahaya.
Alhasil, ikan yang mestinya bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan justru mengakibatkan penyakit.
"Tentu ini tak bisa dianggap sepele, karena bukannya kita sehat justru sebaliknya akibat mengonsumsi ikan yang tidak bermutu," jelas Ishartini.
Ia menyebut, BPPMHKP berkomitmen mengawal mutu pangan mulai dari hulu hingga hilir. Jajarannya juga telah membuat standar dan sistem penjaminan ikan bermutu.
Hal ini sebagai bentuk perlindungan kesehatan masyarakat (public health), perlindungan konsumen (economic fraud) dan persyaratan perdagangan yang fair (fair trade).
Standar tersebut diantaranya bebas dari kontaminasi biologi yaitu bakteri patogen seperti Cholera, Salmonela, Clostridium botulinum.
Kemudian, bebas cemaran residu kimia yaitu logam berat serta residu biokimia seperti antibiotik, pestisida, histamin, marine biotoxine.
"Termasuk juga secara fisik, ikan bebas dari metal fragment dan benda asing," terangnya.
Karenanya, sebagai bentuk jaminan mutu BPPMHKP melakukan standardisasi dan sertifikasi cara atau praktik yang baik di tahap produksi primer budidaya.
Hal itu dapat dilakukan melalui sertifikasi CPIB (pembenihan), CBIB (pembesaran), CPPIB (pakan), CPOIB (obat ikan), CDOIB (distribusi obat ikan).
Kemudian, sertifikasi tahap produksi primer perikanan tangkap melalui CPIB kapal pendingin, CPIB based on HACCP kapal pembeku, serta monitoring pembongkaran ikan.
Selanjutnya sertifikasi padai tahap Pasca Panen melalui SKP di UMKM dan UPI, HACCP di UPI dan suplier, serta Cara Distribusi Ikan yang Baik.
BPPMHKP juga mensertifikasi mutu dan keamanan produk (Health Certificate), pengendalian ketertelusuran (traceability) mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
Pengendalian importasi produk kelautan dan perikanan konsumsi, pengelolaan manajemen mutu laboratorium (penguji dan acuan) dan jejaring laboratorium.
Hingga harmonisasi Sistem Jaminan Mutu untuk meningkatkan keberterimaan produk perikanan di pasar ekspor.
"Kita juga melakukan monitoring cemaran perairan (marine biotoxine, logam berat, dan lain-lain), serta kesegaran dan mutu dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan di pasar domestik," jelas Ishartini.
Semua ini kata dia, dalam rangka jaminan mutu terhadap ikan dan produk perikanan. Selain itu juga dilakukan kampanye ikan bermutu dilakukan dengan mengajak seluruh pelaku usaha dan juga konsumen untuk selaku berorientasi mutu di hati," tutupnya. * (wulandari)
