SuaraTani.com - Jakarta| Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mulyadi, mengatakan masyarakat di kawasan Puncak, Bogor semakin vokal menyuarakan protes terhadap eksploitasi perkebunan teh yang terus berlanjut.
Mulyadi mengatakan, dirinya banyak di protes masyarakat terutama di Dapilnya, Jawa Barat (Jabar) V. Karena banyaknya pembangunan komersil di area perkebunan teh yang masih produktif.
"Bahkan saat ini sisanya tinggal 200 hektare. Ini ancaman pak," tegas Mulyadi saat Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Ia pun meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendengarkan keluhan masyarakat.
Menurutnya, kawasan kebun teh memiliki peran vital sebagai resapan air yang mampu menahan erosi.
"Saat ini warga mulai merasakan dampaknya. Beberapa sumber air yang mengalir ke warga menjadi terganggu," kata Mulyadi.
Ia juga menekankan bahwa alih fungsi perkebunan teh saat ini merupakan ancaman serius. Maka itu, pemerintah diminta untuk tidak membuka investasi tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Dengan semakin maraknya pembangunan komersil di area tersebut, Mulyadi berharap pemerintah segera membuat kebijakan yang mempertahankan kelestarian lingkungan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal.
“Puncak sekarang bukan hanya macet saja pak, tanaman juga rusak. Ayo kita sama-sama ke sana kita lihat pak, kasihan masyarakat pak,” tutupnya. * (putri)
