Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Anggaran Makan Siang Gratis 2025 Sebesar Rp71 Triliun Masih Masuk Akal, Ini Kata Banggar

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. foto: ist 

SuaraTani.com - Jakarta| Pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis yang digadang oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjadi salah satu fokus perbincangan dalam tiap rapat pembahasan APBN 2025.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai anggaran Rp71 triliun untuk program tersebut masih masuk akal dan tak akan mengganggu fiskal.

Dikatakan Said, selama itu sudah ada bantuan sosial, ada subsidi dan kompensasi selama ini (yang jumlahnya) hampir Rp500 triliun. Bahkan pernah mencapai Rp540 triliun dan kini sekitar Rp570 triliun.

"Menurut saya (anggaran 71 triliun untuk Makan Bergizi Gratis) masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” kata Said di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Dijelaskannya, sempat terhembus berbagai spekulasi terkait besarnya anggaran bagi program juga dikenal dengan “makan siang gratis” itu. Bahkan ada rumor hingga menembus Rp430 triliun di tahun 2025 ini.

“Kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih,  (anggaran) sebesar 71 triliun sebenarnya itu menjadi harapan Banggar, jujur saja. Karena apa? Karena isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung Rp430 triliun itu,” tutur Said

Ia menyampaikan bahwa presiden terpilih tentu sudah melakukan perhitungan yang teliti terkait dengan situasi fiskal Indonesia dalam merealisasikan program-programnya. 

Penyusunan APBN 2025 juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan keleluasaan penggunaan anggaran oleh pemerintahan baru.

Said menyampaikan, kejelasan anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun tersebut akan masuk dalam komponen belanja pusat. Dan, termuat dalam nota keuangan APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus mendatang.

“Persoalannya tinggal kementerian mana (yang akan menjelaskan)? Apakah Kemensos? Apakah itu Kementerian Pendidikan? Apakah itu Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah,” jelasnya. * (jasmin)