Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Halomoan Sitompul. foto: istSuaraTani.com - Jakarta| Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Halomoan Sitompul mendorong Pertamina untuk menindak tegas para pengusaha nakal. Terlebih mereka telah mengakali barang subsidi yang harus disalurkan ke masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Hendrik terkait temuan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terhadap kecurangan pengisian tabung gas subsidi Elpiji 3 Kg di 11 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
“Itu adalah uang rakyat yang harus dikelola dan diperuntukkan oleh rakyat. Jangan sampai apa yang ditugaskan kepada mereka (pengusaha SPBE) dikurang-kurangi. Itu tidak pantas," tegas Hendrik di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).
Untuk menghindari trik para pengusaha nakal, Hendrik menyarankan adanya pakta integritas yang dibuat antara pengusaha dan pertamina dalam setiap kerjasamanya.
Pertamina tak boleh segan untuk memutuskan kerja sama dengan para pengusaha yang tertangkap tangan melakukan kecurangan. Hal ini, akan membuat efek jera dan mencegah adanya kecurangan yang berkelanjutan.
“Kalau ada lagi pengusaha yang melakukan itu (kecurangan) langsung ganti pemain. Karena tidak diperbolehkan begini. Kalau kita biarkan ini bisa keberlanjutan,” tegas legislator Dapil Sumatera Utara I tersebut.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengapresiasi inspeksi mendadak yang dilakukan Menteri Perdagangan pada sejumlah SPBE beberapa waktu lalu.
Ia juga menyampaikan, semua usaha SPBE dan SPBU harus diawasi secara ketat. Ia pun mengatakan bahwa pengawasan tak melulu harus terjadwal tapi bisa juga dilakukan secara mendadak
“Semua proses usaha SPBE (dan) SPBU itu juga harus diawasi secara ketat dan ini juga pengawasannya tidak harus penjadwalan. Tapi juga dadakan dan ini penting. Saya apresiasi apa yang dilakukan Bapak Menteri Perdagangan beberapa waktu lalu terkait sidak terhadap SPBE,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemendag mengungkapkan adanya temuan di sejumlah SPBE saat melakukan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang dilakukan Direktorat Metrologi, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).
Adapun kecurangan yang terjadi adalah pengisian tabung LPG 3 Kg hanya diisi dengan takaran 2,3 kg hingga 2,7 kg. Padahal seharusnya tabung tersebut diisi hingga 3 kg dan tidak kurang. * (jasmin)
