Wapres KH Ma’ruf Amin menyerahkan secara langsung Penghargaan Adipura Tahun 2023 kepada kabupaten/kota yang berprestasi. suaratani-istWakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyerahkan secara langsung Penghargaan Adipura Tahun 2023 kepada kabupaten/kota yang berprestasi. Penghargaan diberikan dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup.
Pada ajang penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ini, Wapres menyoroti masalah pengelolaan sampah. Sampai saat ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
“Di tahun 2025, kita menetapkan target Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) pengurangan sampah sebesar 30%. Dan, penanganan sampah sebesar 70%. Selain itu, Pemerintah juga menargetkan Nol Sampah Nol Emisi di tahun 2050,"sebut Wapres.
Wapres mengatakan itu dalam pidatonya di Auditorium Manggala Wanabhakti, Kementerian LHK, JI. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Untuk mewujudkan target-target tersebut, Wapres mendorong pemerintah daerah agar menerapkan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir.
“Sistem terintegrasi ini tidak hanya membutuhkan terobosan-terobosan yang implementatif. Tetapi juga menuntut kinerja optimal pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat,” tegasnya.
Wapres menyampaikan, persoalan pengelolaan sampah menjadi isu yang semakin kompleks dan terus berkembang.
Bahkan, pengelolaan sampah di Indonesia tidak bisa lagi dilaksanakan secara konvensional, sehingga memerlukan dukungan teknologi modern.
“Saya minta pemerintah daerah agar dapat melaksanakan kegiatan penanganan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan berbasis teknologi ramah lingkungan,” pintanya.
Selain itu, sambung Wapres, pelibatan peran aktif masyarakat juga harus terus dilakukan untuk menciptakan budaya peduli lingkungan. Khususnya dalam mengurangi jumlah dan mengelola sampah secara efektif.
“Diperlukan edukasi dan sosialisasi untuk mengubah paradigma dan perilaku masyarakat dalam penanganan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar melaporkan, penilaian Adipura 2023 dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Adipura Ginandjar Kartasasmita.
Yang beranggotakan tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, pakar persampahan, pakar tata ruang perkotaan, jurnalis, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Yang prominent dan ahli di bidangnya dengan dibantu tim teknis KLHK.
Penghargaan Adipura sebagai bentuk insentif kepada kabupaten/kota dengan kinerja baik dalam Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau.
"Diberikan penghargaan Adipura kepada kabupaten/kota dalam bentuk Anugerah Adipura Kencana, Anugerah Adipura, Sertifikat Adipura, dan Plakat Adipura,” paparnya.
Pada Adipura Tahun 2023, tutur Siti, telah dilaksanakan pemantauan lapangan terhadap 259 kabupaten/kota se-Indonesia. Atau sebanyak 50,39% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Kabupaten/kota yang meraih Anugerah Adipura Kencana pada periode ini ada 5 kabupaten/kota. Yaitu Kota Balikpapan, Kota Surabaya, Kota Bontang, Kota Bitung dan, Kabupaten Ciamis.
Selanjutnya, Siti menyampaikan kabupaten/kota yang meraih Anugerah Adipura ada sebanyak 106 kabupaten/kota.
Sedangkan jumlah kabupaten/kota yang meraih penghargaan Sertifikat Adipura sebanyak 51 kabupaten/kota.
"Lokasi tematik dengan kondisi pengelolaan sampah terbaik di kabupaten/kota yang meraih penghargaan Plakat Adipura sebanyak 6 kabupaten/kota,” tambahnya.
Siti melaporkan bahwa hasil Adipura 2023 mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan Adipura tahun sebelumnya.
Yaitu terjadi peningkatan jumlah daerah yang meraih anugerah Adipura sebesar 32,5%, dari 80 kabupaten/kota menjadi 106 kabupaten/kota.
“Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada Adipura Tahun 2023, sebanyak 63 daerah mengalami peningkatan kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya,” pungkasnya.
Hadir pada acara ini, Wakil Menteri LHK Alue Dohong beserta jajaran pejabat KLHK, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota penerima Penghargaan Adipura. Serta segenap anggota Dewan Pertimbangan Adipura. * (putri)
