SuaraTani.com - Jakarta| Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengusulkan DPR RI membentuk tim khusus membahas fenomena tingginya harga beras di tanah air.
"Walaupun, informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan (beras) itu ada. Tetapi apakah mencukupi dan harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium,” ujar Aria Bima.
Penegasan itu disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Menurutnya, perlu upaya untuk mencegah krisis pangan bergeser menjadi krisis sosial. Bahkan juga berpotensi menjadi krisis politik mengingat situasi pasca pemilu yang belum rampung total
“Pimpinan (DPR), saya kira kita perlu bersikap. Kelangkaan dan kenaikan harga beras ini sangat penting. Jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik. Apalagi situasi-situasi pasca Pemilu ini juga belum beres,” katanya.
Sebelumnya, ia menyampaikan bahwa opsi impor seringkali menjadi jalan keluar mengatasi defisit neraca suplai beras.
Yang perlu dipertimbangkan adalah beberapa negara pengimpor beras sudah mulai menutup keran ekspor ke Indonesia. Sedangkan panen dalam negeri baru diperkirakan akan terjadi di bulan April mendatang.
"Negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita, April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai ke pasar itu butuh satu bulan. Berarti Mei. Kita ada bulan Ramadan dan juga Idulfitri,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sempat menjelaskan bahwa defisit persediaan beras nasional sekitar 2,8 juta ton. Itu merupakan dampak dari El Nino yang terjadi pada Januari hingga Februari 2024.
Kebutuhan ini akan dipenuhi melalui program impor beras. Kementerian Perdagangan RI telah menerbitkan izin impor beras 1,6 juta ton untuk menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari awalnya 2 juta ton yang telah ditetapkan pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat menilai, pembentukan Panitia Khusus penanganan masalah beras membutuhkan waktu terlalu lama. Sementara Ramadan dan Idulfitri sudah dekat.
Ia menyarankan agar mengoptimalkan kerja Komisi IV untuk turun ke lapangan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. * (putri)
