Perkuat Implementasi Ekonomi Biru, KKP Jajaki Kerja Sama dengan KSAT

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, berfoto dengan  Executive Vice President Space and Surveillance, Harald Aaro, saat mengunjungi Satelit Station milik KSAT di Tromso, Norwegia.suaratani.com-ist

SuaraTani.com – Jakarta| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjajaki potensi kerja sama teknologi yang akan dipakai untuk memperkuat implementasi program kerja ekonomi biru Kongsberg Satellite Service (KSAT) di Tromso, Norwegia. 

Penjajakan kerja sama ini ditandai dengan kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono ke Satelit Station milik KSAT.

"KSAT memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal satelit observasi bumi, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengawasan maritim, serta deteksi kapal untuk memantau aktivitas ilegal di laut," kata Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Minggu (28/1/2024).

Menteri Trenggono menjelaskan, kemampuan teknologi satelit yang dimiliki KSAT dapat dipakai di berbagai sub-sektor kelautan dan perikanan. 

Tidak hanya mendeteksi kapal-kapal pelaku praktik ilegal, tapi juga menyediakan layanan pemantauan lingkungan, hingga mampu mengalisis data yang outputnya berupa peringatan dini ancaman polusi laut.

"Satelit ini juga mampu memantau algae bloom dan aquaculture. Jadi kalau teknologi di sini kita sinergikan dengan teknologi yang sudah ada di KKP, tentu hasilnya akan semakin kuat. Ini masih kami jajaki," jelasnya.

Sementara itu, Executive Vice President Space and Surveillance, Harald Aaro, yang menerima langsung kunjungan Menteri Trenggono  menjelaskan tentang Stasiun Satelit Kongsberg dan teknologi yang digunakan.

Harald menyebut sedikitnya ada 21 negara yang telah dilayani dengan peruntukan di bidang kelautan dan perikanan meliputi pembangunan satelit nano, stasiun bumi untuk command dan control satelit, pengawasan operasi kapal perikanan, dan oil spill.

"Satelit yang digunakan dapat mendeteksi kapal penangkap ikan yang tidak mengaktifkan AIS dan VMS yang dimiliki, sehingga aktivitas kapal melawan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUUF) bisa terpantau," terangnya.

Sebagai informasi, 5 program ekonomi biru yang sudah dicanangkan KKP ini untuk memastikan keberlanjutan ekologi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dan menambah pemasukan negara. *(putri)