Plt Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di Kemendagri, Jakarta, Senin (15/1/2024).suaratani.com-istSuaraTani.com - Jakarta| Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran bantuan pangan beras efektif menahan laju inflasi pada tahun 2023.Plt Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan, penyaluran bantuan pangan beras difokuskan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat yang berujung pada upaya pengendalian inflasi.
“Sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan mulai bulan Maret, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023. Penurunan terus terjadi menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya,” bebernya dalam Rakor Pengendalian Inflasi di Kemendagri, Jakarta (15/1/2024).
Melihat dampak positif penurunan inflasi tersebut, pemerintah melanjutkan kembali penyaluran bantuan pangan beras yang menjadi salah satu “bantalan” bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak kenaikan harga pangan.
Selain dapat membantu meringankan beban masyarakat, bantuan tersebut juga diharapkan dapat memitigasi resiko kenaikan tingkat kemiskinan.
Pemerintah melalui Bapanas kembali menugaskan Perum Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras pada 2024.
Bantuan pangan beras tahap pertama tahun 2024 ini sudah digelontorkan sejak awal 2024.
Lebih lanjut sarwo memberikan catatan dari bagi Kepala Daerah terutama terkait masa tanam pada musim hujan.
Pada tahun 2022, produksi beras di Pulau Jawa berkontribusi terhadap 55% produksi nasional, namun jika dilihat pada peta prakiraan cuaca, curah hujan masih belum maksimal sampai bulan Januari 2024.
Hal ini menyebabkan masa tanam yang optimal akan berada pada bulan Februari dan akan berpotensi mengganggu produksi.
“Pemerintah Daerah harus segera melakukan mitigasi lebih awal terhadap masa tanam di musim penghujan ini. Dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan, perubahan iklim secara dini dan intensif terutama pada daerah rawan banjir harus segera dilakukan langkah antisipasi,” ujar Sarwo.
Di samping itu ketersediaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang secured di tahun 2024 menjadi salah satu tugas yang diemban NFA bersama stakeholder pangan.
Ini menjadi fokus terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Februari dan bulan Ramadan serta hari raya Idul Fitri di April mendatang, termasuk dalam hal pemerataan distribusinya. *(putri)
