Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo, saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (22/1/2024).suaratani.com-istSuaraTani.com – Jakarta| Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan kepada seluruh stakeholder baik pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat senantiasa terus konsisten dalam melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi daerah.
Permintaan ini disampaikan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (22/1/2024).
Suwignyo menyebutkan, bantuan pangan beras yang telah disalurkan dalam 2 tahap untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 2023 terbukti menjaga inflasi.
Hal itu terlihat dari inflasi beras yang menurun cukup signifikan dari 5,61% pada September 2023 menjadi 0,48% pada Desember 2023.
“Bantuan pangan tersebut juga sekaligus mampu berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen,’’ ungkap Nyoto
Upaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang telah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran Bantuan Pangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Penyaluran Bantuan Pangan di tahun 2024 ini merupakan kelanjutan penyaluran Bantuan Pangan yang sudah dilakukan sejak tahun 2023.
Lebih lanjut Nyoto menambahkan, Bapanas mencatat adanya risiko terhambatnya rantai pasok pangan yang dapat memengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan pada tahun 2024.
Antara lain karena dinamika geopolitik, disparitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta ketidakpastian iklim dan cuaca.
“Sebagai bentuk mitigasi dan kalkulasi yang telah NFA susun, di 2024 ini kita akan menyalurkan CBP dengan target total sampai 2,6 juta ton. Ini untuk program bantuan pangan beras yang diestimasikan dalam 2 tahapan, lalu SPHP (Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan), dan lainnya. Kemudian target stok CBP di akhir 2024 harus berada di atas 1,5 juta ton,” pungkasnya. *(desi)
