Bapanas Bangun Kolaborasi dengan Ombudsman RI

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berfoto bersama Anggota Ombudsman RI usai mengikuti rapat di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (26/1/2024).suaratani.com-ist

SuaraTani.com – Jakarta| Tata kelola pelayanan publik untuk masyarakat yang merupakan tugas pemerintah, harus nihil malnadimistrasi. 

Tugas pelayanan publik yang diemban Badan Pangan Nasional (Bapanas), salah satunya dalam hal jaminan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pokok. 

Untuk pencegahan maladministrasi tersebut, Bapanas berkolaborasi dengan Ombudsman RI agar dapat membuahkan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan.

“Kita merasa terhormat karena menjadi salah satu lembaga yang selalu didampingi oleh Ombudsman. Tolong mana saja yang perlu diperbaiki, beri tahu kami. Sepanjang itu buat negara, harus mau dikoreksi. Tolong beri kami rekomendasi perbaikan,” tutur Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dalam rapat di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Arief mengatakan, di Badan Pangan Nasional, pihaknya memang terus mencari bentuk, perlu terus ada yang disempurnakan. 

“Karenanya kami selalu siap menyambut Ombudsman, ini kita sama-sama mau memperbaiki pangan nasional, jadi sapunya mesti bersih. Apalagi pelayanan publik di Badan Pangan Nasional menyangkut stabilitas pangan pokok masyarakat, jadi harus benar-benar baik,” sambungnya.

Dalam rapat itu, Arief menjelaskan berbagai program pangan yang telah dijalankan Bapanas selama ini. 

Secara garis besar, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan yang menjadi sorotan hari ini.

“Program SPHP ditetapkan biasanya di awal tahun. Tahun ini targetnya SPHP beras di 1,2 juta ton ke semua provinsi. Verifikasi penyalurannya ke kios atau toko, itu kita lakukan bersama dinas pemerintah daerah. Jadi supaya ada check and balance,” jelas Arief.

Selain bantuan pangan beras, Bapanas juga menyalurkan bantuan pangan penanganan stunting. Bantuan berupa paket telur dan daging ayam dijalankan oleh ID FOOD dengan sasaran penerima hingga 1,4 juta keluarga. 

Arief turut menjelaskan tentang importasi pangan yang perlu dilaksanakan demi menjaga stabilitas pangan dalam negeri.

“Saya janji ke semua orang, importasi yang dilakukan tidak mengganggu harga petani. Jadi kami itu ada di dua sisi, yang satu di hulu jaga harga petani, di hilir juga jaga harga di masyarakat. Bisa saja kalau tidak ada impor beras, hari ini mungkin saja tidak ada beras, bisa chaos. Semua bisa panik karena tidak ada beras,” urainya.

Untuk diketahui, realisasi penyaluran SPHP beras pada 2023 mencapai 1,196 juta ton dari target yang ada di 1,085 juta ton atau 110,30%. 

Untuk 2024, secara nasional SPHP beras ditargetkan dapat mencapai 1,2 juta ton. Selama Januari-Maret ini, SPHP akan diupayakan sebanyak 200 ribu ton tiap bulannya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Ombudsman RI,  Yeka Hendra Fatika, menuturkan, pihaknya sedang menyusun kuesioner systemic review terkait kebijakan pangan nasional. 

“Jadi intinya nanti ini ada kuesioner systemic review, tolong nanti bisa dijawab. Nanti setelah diperdalam, setelah kami mendapatkan jawaban terkait ini, nanti kita akan meeting lagi. Kalau seandainya nanti ada misalnya dari kami (ada) itu kajian, maka (akan) disampaikan nanti,” terang Yeka. *(putri)