Logo Bappebti.suaratani.com-istSuaraTani.com - Jakarta| Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kasan, menilai, potret Sistem Resi Gudang (SRG) pada 2023 sudah cukup baik, namun capaiannya belum optimal.
Menurutnya, capaian tersebut masih dapat ditingkatkan, baik jumlah SRG yang dimanfaatkan maupun komoditasnya.
Nilai resi gudang yang diterbitkan pada 2023 tercatat Rp954,55 miliar dengan total pembiayaan mencapai Rp583,98 miliar.
Adapun komoditasnya antara lain gabah, beras, kopi, ikan, rumput laut, dan gula.
"Kementerian Perdagangan telah membangun 123 gudang SRG yang diserahkan kepemilikannya ke 105 pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pelaksanaan SRG," urai Kasan.
Jenis komoditas yang diatur dalam SRG berdasarkan Permendag Nomor 24/2023 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 33/2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam SRG.
Saat ini, sudah tercatat 22 komoditas dalam SRG, antara lain gabah, beras, jagung, kopi, rumput laut, bawang merah, ikan, ayam karkas beku, dan gula kristal putih.
Kasan menegaskan, percepatan dalam optimalisasi SRG harus dilakukan. Hal ini ditempuh melalui fokus SRG untuk orientasi ekspor, pelibatan pelaku usaha swasta termasuk optimalisasi gudang swasta, integrasi sistem, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dan penguatan regulasi.
Selain SRG, Bappebti juga terus mendorong pengembangan PLK yang menjadi salah satu instrumen perdagangan untuk mendukung terwujudnya efisiensi dan efektivitas rantai pasok komoditi.
"Pasar lelang akan dikembangkan, baik spot maupun forward, dan terintegrasi dengan SRG. Bappebti mencatat, nilai transaksi PLK mencapai Rp66,01 miliar atau tumbuh 25,1% pada 2023 dibandingkan 2022," tandas Kasan.
Salah satu upaya mendorong pengembangan PLK pada 2024 adalah penguatan regulasi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75/2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan PLK.
Pada tataran teknis, Perpres tersebut masih harus dilengkapi dengan regulasi turunan dan saat ini, segera difinalisasi untuk Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur PLK untuk spot dan forward.
Selain itu, dilakukan penguatan integrasi PLK dengan SRG, mengembangkan komoditas, dan mendorong pihak swasta didorong untuk menjadi penyelenggara sehingga tidak tergantung dengan APBN.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga akan dikuatkan karena menjadi kunci pengembangan PLK dan SRG.
Kasan melanjutkan, dalam meningkatkan perlindungan masyarakat, kinerja Bappebti, perbaikan tata kelola serta meminimalisasi aduan masyarakat, Bappebti melakukan optimalisasi pengawasan.
Untuk itu, dilakukan tindakan preventif melalui penguatan regulasi, literasi secara masif, integrasi sistem aplikasi di Bappebti dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendag, serta sistem rating pialang berjangka.
Selain itu, juga dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui sertifikasi Certified Information Systems Auditor (CISA) serta pengawasan berbasis risiko dan digital. *(jasmin)
