Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima penghargaan kategori Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Terbanyak Peraih Zona Integritas yang diserahkan Wapres Ma’ruf Amin di acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Nusa Dua, Bali pada Rabu (6/12/2023).suaratani.com-istSuaraTani.com – Bali| Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memeroleh penghargaan kategori Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Terbanyak Peraih Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023.
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Nusa Dua, Bali pada Rabu (6/12/2023).
Penyerahan penghargaan tersebut merupakan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaik dalam mengelola birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin mengucapkan selamat kepada instansi yang mendapatkan predikat B ke atas untuk penilaian pelaksanaan RB dan AKIP, serta unit kerja instansi yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
“Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Wapres.
Wapres mengatakan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah berjalan di koridor yang tepat.
“Kita harapkan hal ini semakin mendekatkan kita kepada cita-cita menuju birokrasi kelas dunia,” ujar Wapres.
Lebih lanjut, Wapres menjelaskan sudah banyak perubahan yang berarti menjelang 2 dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi.
Perubahan tersebut seperti meningkatnya persentase instansi pemerintah yang mencapai nilai Index Reformasi Birokrasi dan nilai Akuntabilitas Kinerja dengan kategori baik ke atas dan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di sektor-sektor strategis.
“Menjadi kebanggaan pula bahwa peningkatan kualitas birokrasi kita mendapat penilaian positif dari lembaga internasional. Bank Dunia dalam rilis Worldwide Governance Indicators atau WGI menempatkan Indonesia di posisi ke 73 dari 214 negara,” kata Wapres.
Selain itu, Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia yang semula 64,76 pada tahun 2022 berhasil naik menjadi 66,04 di tahun 2023.
Wapres menilai sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi seluruh instansi untuk terus berbenah.
“Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah,” ujar Wapres. *(jasmin)
