Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Jelang Akhir 2023, Daerah Rentan Rawan Pangan Indonesia Berkurang 4 Kabupaten/Kota

Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, saat menghadiri Rakornas Ketahanan Pangan yang digelar di Bandung, Kamis (7/12/2023).suaratani.com-ist

SuaraTani.com – Bandung| Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), mencatat, jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan di tahun 2023 tercatat sebanyak 68 kabupaten/kota. 

Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 74 kab/kota. 

Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy mengatakan, penurunan daerah rentan rawan pangan harus terus didorong dengan semangat sinergi yang kuat baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah. 

"Kami terus mengingatkan bahwa sinergi adalah kunci utama menyelesaikan tantangan pangan dan gizi yang memerlukan komitmen semua elemen untuk bersinergi bersama. Karena itu, apresiasi kepada Dinas Pangan seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang terus mengawal penguatan ketahanan pangan di daerah yang tentunya mendukung ketahanan pangan nasional," ujar Sarwo seusai menyerahkan DIPA Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024 dalam Rakornas Ketahanan Pangan yang digelar di Bandung, Kamis (7/12/2023). 

Sarwo juga mengingatkan bahwa menjelang momentum Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru) upaya stabilisasi pangan harus menjadi perhatian bersama. 

Adanya neraca pangan daerah sangat strategis sebagai dasar pengambilan kebijakan dan intervensi di daerah. 

Berbagai intervensi stabilisasi terus digenjot. Hingga 2 Desember 2023, Bapanas bersama dinas pangan daerah melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM).

GPM dilakukan secara serentakdi 1.583 titik yang tersebar di 585 titik pada 35 provinsi dan 998 titik pada 317 kab/kota seluruh Indonesia dan penyaluran SPHP lebih dari 1.006 ribu ton dari target 1.085 ribu ton di tahun 2023. 

"Kita juga telah melaksanakan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) untuk mendistribusikan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, serta menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan untuk komoditas beras, daging ayam, dan telur bagi KPM dan KRS," urainya. 

 Selain itu, pada aspek pengendalian kerawanan pangan, Bapanas juga turut berkontribusi dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayah rentan rawan pangan melalui intervensi pengendalian kerawanan pangan yang dilaksanakan secara piloting di  8 provinsi. 

Edukasi konsumsi pangan B2SA juga konsisten dilakukan melalui berbagai gerakan, diantaranya dengan pembagian 1.000 pisang dan jus sayuran di beberapa wilayah untuk meningkatkan angka konsumsi sayur dan buah yang saat ini masih tergolong rendah berdasarkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). 

Bapanas juga tidak hanya berfokus pada aspek konsumsi pangan saja, melainkan juga mengedepankan aspek keamanan pangan. 

Karena itu, untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan segar di peredaran, Bapanas telah meluncurkan 10 unit mobil laboratorium keliling pengawasan keamanan pangan yang dilengkapi dengan peralatan pengujian serta promosi keamanan dan mutu pangan segar. 

Dihubungi terpisah, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa dana dekonsentrasi Badan Pangan Nasional tahun 2024 yang dialokasikan kepada daerah harus dipersiapkan dengan baik sehingga program dan kegiatan yang dilakukan betul-betul terasa manfaatnya bagi masyarakat. 

"Saya mengingatkan kepada seluruh daerah agar rencana program dan kegiatan di tahun 2024 dilaksanakan dengan good governance, sehingga target dan tujuannya tercapai dengan baik. Kuncinya pada semangat kolaborasi yang kita bangun bersama," tegasnya. 

Adapun total anggaran Badan Pangan Nasional berdasarkan DIPA tahun 2024 sebesar Rp442,6 miliar. 

Dari total pagu tersebut, alokasi anggaran ke daerah melalui mekanisme dekonsentrasi mencapai Rp153 miliar atau 34,65% yang disebar ke 38 provinsi di Indonesia. *(putri)