Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Plt Bupati Langkat Hadiri FGD yang Digelar Kanwil DJPb Kemenkeu Sumut

Plt Bupati Langkat, Syah Afandin menghadiri Focus Group Discussion yang digelar Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sumut.suaratani.com-ist

SuaraTani.com – Medan| Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sumut menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti 6 kepala daerah dari 34 daerah yang ada di Sumatera Utara (Sumut).

Kegiatan yang menghadirkan narasumber utama Kepala Perwakilan BPK Sumut mengusung tema "Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah untuk meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"  digelar di Gedung Keuangan Negara Medan, Kamis (9/11/2023).

6 kepala daerah yang hadir, yakni  Kabupaten Langkat, Simalungun, Padang Lawas (Palas), Kabupaten Nias Utara, Binjai dan Tanjung Balai. 

"Kegiatan ini digelar untuk menjalankan fungsi pembinaan pengelolaan keuangan termasuk pertanggungjawaban laporan keuangan," ujar  Kakanwil DJPb Kemenkeu Provinsi Sumut, Syaiful. 

Lebih lanjut dikatakan Syaiful, saat ini Sumut mengalami pertumbuhan ekonomi yang  sangat  baik seiring dengan pertumbuhan nasional yang mencapai 4,9℅. 

Tentu saja trend ini harus dijaga bersama karena memberikan optimisme bagi perekonomian daerah. 

"Sementara inflasi sebanyak 0,07% dan rata rata 2,6% untuk Sumut  dan Nasional 2,56 %. Kita optimis sampai akhir tahun kita jaga ini agar sesuai dengan APBN APBD kita. Anggaran belanja yang dikelola secara nasional untuk regional Sumatera Utara 63,56 % transfer ke daerah. Agar dapat dibelanjakan sebaik baiknya dan dimaksimalkan," pesan Syaiful.

Syaiful menjelaskan kalau pertanggungjawaban pengelolaan anggaran daerah 2022 sudah selesai diaudit. 

Untuk Provinsi Sumatera Utara sudah dilakukan terhadap 34 kabupaten/kota, terdapat 28 pemerintah daerah mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 6 Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

"Hal ini masih menjadi tugas kami untuk memberikan arahan agar kedepannya dapat berubah opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas dukungan semua pihak semoga kita bisa sama-sama  menjalankan amanat yang terdapat dipundak kita dengan sebaik-baiknya" ucap Syaiful. *(ika)