Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo, saat mengikuti dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/11/2023).suaratani.com-istSuaraTani – Jakarta| Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong optimalisasi penyerapan dan pemanfaatan dana dekonsentrasi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD).
Hal ini menurut Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo, didasarkan kepada perkembangan harga komoditas pangan pokok strategis minggu keempat (M4) bulan November 2023.
"Kami mengimbau kepada Kepala Dinas Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mempercepat realisasi penyerapan anggaran dekonsentrasi yang kurang 1 bulan lagi, yang saat ini sudah kita alokasikan sebesar Rp142 miliar, ternyata realisasi anggarannya masih 52,05%. Mudah-mudahan sisa akhir tahun anggaran ini dapat segera diselesaikan," ungkap Nyoto dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/11/2023).
Hal ini selaras dengan arahan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam berbagai kesempatan yaitu untuk meminimalkan disparitas antar wilayah agar tidak terjadi ketimpangan harga khususnya di sentra produksi dengan di wilayah konsumen serta daerah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan).
Pasalnya dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) Pangan dan inflasi daerah saat ini salah satunya disebabkan oleh kurang meratanya pasokan pangan antar daerah, pulau, maupun wilayah.
Sebagai contoh komoditas bawang merah. Di tingkat produsen harga bawang merah sebesar Rp 17.300/kg - (30,80% di bawah Harga Acuan Penjualan/Pembelian (HAP)) dan di tingkat konsumen Rp 29.710/kg (-28,41% di bawah HAP).
Kenaikan harga bawang merah tingkat konsumen di beberapa daerah seperti Puncak Jaya Rp 93.013/kg, Mahakam Hulu 49.480/kg, dan Nias Barat Rp 45.000/kg lebih dikarenakan kurang meratanya distribusi pangan nasional.
Sementara itu upaya-upaya lainnya yang dilakukan NFA dalam mengatasi inflasi yang disebabkan oleh ketimpangan distribusi dan akses terhadap pangan antara lain penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kemudian Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), hingga Penyaluran Bantuan Pangan Beras.
Lebih lanjut Nyoto menegaskan dana dekonsentrasi dan pembiayaan daerah lainnya dapat digunakan untuk penguatan Kerjasama Antar Daerah sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Pengendalian Inflasi lalu.
"Kuncinya ialah memastikan distribusi pangan bisa berjalan lancar sehingga harga pangan bisa merata di seluruh wilayah," tutup Nyoto. *(putri)
