Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta mewakili Menteri KP penghargaan Bhumandala Nama Rupabumi pada kategori Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospatial bersamaan dengan acara Asia Pacific Geospatial Forum di Bali beberapa waktu lalu.suaratani.com-istSuaraTani.com – Jakarta| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya menjaga kawasan konservasi dan pulau-pulau di Indonesia. Salah satunya dengan penamaan Rupabumi pulau-pulau dan Kawasan Konservasi Nasional.
Dalam penyelenggaraan nama rupabumi Kawasan Konservasi Nasional dan pulau-pulau tersebut, KKP telah berinovasi dengan membangun Sistem Informasi Database Konservasi (SIDAKO) – web base dan Sistem Informasi Database Pulau-pulau Kecil SIRKEL (Pesisir dan Kelautan).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro, menjelaskan, rupabumi merupakan nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
Penamaan rupabumi penting untuk memberikan konteks dan konten pada peta yang secara umum tidak bisa didapatkan melalui wahana remote sensing dan berkaitan luas dengan aspek lain seperti sosial, sejarah, perencanaan, dan budaya.
Adapun tahapan penamaan rupabumi meliputi kegiatan pengumpulan, penelaahan, pengumuman, tanggapan, penetapan, maupun perubahan nama rupabumi.
"Unsur Rupabumi adalah tempat, lokasi atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi masyarakat suatu wilayah, meliputi unsur alami seperti pulau dan kepulauan, serta unsur buatan seperti wilayah administrasi pemerintahan, objek yang dibangun, kawasan khusus dan tempat berpenduduk” jelas Kusdiantoro.
Lebih lanjut Kusdiantoro menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Penamaan Rupabumi, KKP melakukan proses pengumpulan data nama rupabumi (selaku kontributor).
Keterlibatan dalam tim penelaahan nama rupabumi (selaku penelaah) serta turut serta aktif dalam penyelenggaraan rupabumi di tingkat nasional dan internasional (selaku anggota Tim Perwakilan DELRI dalam sidang United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN).
“KKP mempunyai visi dalam penyelenggaraan nama rupabumi, yaitu terwujudnya inventarisasi unsur nama rupabumi sektor kelautan dan perikanan yang didukung dokumentasi kegiatan yang baik,” ungkapnya.
Konsistensi dan inovasi KKP dalam menjaga kawasan konservasi dan pulau-pulau di Indonesia dengan penamaan Rupabumi membuahkan hasil.
Beberapa waktu lalu, KKP meraih penghargaan Bhumandala Nama Rupabumi pada kategori Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospatial bersamaan dengan acara Asia Pacific Geospatial Forum di Bali beberapa waktu lalu.
Penghargaan tersebut diberikan berkat inisiasi KKP dalam penamaan pulau-pulau dan Kawasan Konservasi Nasional sebagai salah satu bentuk perhatian dan upaya menjaga kawasan konservasi dan pulau-pulau di Indonesia.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Alhamdulillah penghargaan ini menambah daftar prestasi KKP di tahun 2023. Tentu ini tidak lepas dari kerja sama tim yang solid. Semoga prestasi ini bisa dipertahankan dan tingkatkan dengan terus berinovasi,” ujar Kusdiantoro.
Penghargaan Bhumandala - Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial diberikan oleh Badan Informasi Geospasial kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai apresiasi atas inovasi pemanfaatan informasi geospasial dalam tata kelola pemerintahan.
Penghargaan diberikan kepada penyelenggara nama Rupabumi kategori Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang dilaksanakan setiap tahun.
Penghargaan Bhumandala Nama Rupabumi merupakan bagian dari mekanisme Pemantauan dan Evaluasi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi.
Sementara itu, Kepala Badan Informasi Geospasial, Muhammad Aris Marfai, mengatakan, untuk mendukung percepatan pembangunan, sangat penting untuk membuat informasi geospasial sebaik-baiknya.
Melihat banyaknya inovasi yang lahir dan mengikuti penilaian, Aris menyebut hal ini sebagai indikasi positif semakin majunya pemanfaatan informasi geospasial di Indonesia.
“Tantangan ke depan adalah bagaimana menyediakan informasi geospasial yang lebih akurat dan lebih detail kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sehingga mempermudah penyusunan peta dasar dan pengembangan inovasi ataupun aplikasi pendukung pembangunan,” kata Aris. *(putri)
