SuaraTani.com – Jakarta| Komisi IV DPR RI menyetujui usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Pertanian Tahun 2023 sebesar Rp5.827.860.770.000.
Penambahan tersebut diperuntukan untuk percepatan produksi jagung dan padi. Atas penambahan itu, selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan.
“Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Pertanian yang akan digunakan untuk percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung, di antaranya melalui penyediaan benih, Alsintan, prasarana dan sarana pertanian hingga bimbingan teknis sebesar Rp5.827.860.770.000,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).
Selain itu, dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR RI juga menyetujui usulan optimalisasi atau realokasi eksternal dan internal anggaran Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk mendukung upaya khusus percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung.
Terpisah, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, berpandangan perubahan anggaran di penghujung tahun ini sangat berisiko. Sebab, permintaan tambahan anggaran tersebut membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
Ia menyoroti aspek-aspek tertentu dari rencana penggunaan anggaran tersebut, terutama terkait dengan penyediaan bibit, Alat dan Mesin Pertanian (alsintan), penyediaan pestisida, optimalisasi lahan rawa, dan insentif untuk petugas di lapangan.
“Sangat penting bagi kami memahami secara rinci bagaimana setiap rupiah dari tambahan anggaran tersebut akan digunakan dan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan produksi pertanian,” ujar Andi Akmal Pasluddin.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut. Pasluddin menilai bahwa adanya klarifikasi yang lebih mendalam akan memudahkan DPR dalam memberikan dukungan atau saran perbaikan terhadap rencana penggunaan anggaran Kementan.
Selain itu, Politisi Fraksi PKS itu mengajak Komisi IV DPR RI untuk secara teliti mengevaluasi realisasi anggaran Kementan hingga saat ini, yang mencapai 63,77% dari total pagu anggaran.
Menurut Legislator dapil Sulawesi Selatan II itu. evaluasi tersebut perlu dilakukan agar dapat memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan sejauh ini telah dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Sebagai langkah lanjutan, Ia mengusulkan, agar anggota Komisi IV DPR RI semakin teliti membahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kementan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan kegiatan tersebut.
“Dalam menghadapi tantangan pangan dan pertanian, kita harus bekerja bersama-sama untuk mencari solusi terbaik. Kita semua akan secara teliti mengevaluasi realisasi anggaran Kementan hingga saat ini. Evaluasi ini diperlukan agar sesuai dengan tujuan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutupnya. *(desi)
