Kemendag Dorong Perkembangan Ekonomi Digital Nasional

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga.suaratani.com-ist

SuaraTani.com - Jakarta| Pemerintah terus mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Salah satunya melalui pengembangan ekosistem aset kripto nasional.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, saat berbicara dalam seminar web ‘Transformasi Hukum dalam Transaksi Cryptocurrency’ yang diselenggarakan Universitas Pelita Harapan, Senin(14/8/2023).

“Aset kripto merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat, menciptakan,dan mendorong upaya pengembangan Ekonomi Digital Indonesia pada 2030,” ujar Wamendag.

Wamendag menjelaskan, pada 2030, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan tumbuh menjadi Rp24ribu triliun dengan sektor ekonomi digital menyumbang Rp4,5ribu triliun atau sekitar 18,9% dari total nilai PDB.

Diperkirakan, nilai ekosistem ekonomi digital Indonesia pada tahun tersebut utamanya akan ditopang oleh kegiatan perekonomian melalui sektor niaga-el dengan nilai lebih dari Rp 1,9 ribu triliun.

“Kendati demikian,dalam prosesnya ke depan Indonesia memiliki tantangan. Pertama,terkait regulasi yang tentu harus terus beradaptasi dengan dinamika industri yang terus berkembang. Kedua, infrastruktur digital yang tentu kita  ketahui saat ini masih terpusat di Pulau Jawa. Terakhir, edukasi dan literasi kepada masyarakat yang tentu erat kaitannya dengan perlindungan konsumen,” urai Wamendag.

Wamendag juga menerangkan, aset kripto merupakan salah satu dari 3 produk utama investasi yang diminati masyarakat Indonesia. 

“Berdasarkan data Center of Economic dan Law Studies (CELIOS), 3 produk utama investasi yang dimiliki masyarakat Indonesia adalah reksadana sebesar 29,8%; saham sebesar 21,7%; dan aset kripto sebesar 21,1%,” jelasnya.

Di samping itu, terkait regulasi, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku regulator, telah menerbitkan Peraturan dan Ketentuan terkait Perdagangan Fisik Aset Kripto di Indonesia yang terus disempurnakan. 

Nilai transaksi aset kripto di Indonesia sendiri dapat dikatakan cukup fantastis. Nilai transaksi tertinggi tercatat pada 2021 dengan nilai transaksi sebesar Rp859,4 triliun. Sedangkan, pada Januari—Juni 2023 tercatat nilai transaksi sebesar Rp66,4 triliun.  

Dari segi jumlah pelanggan, hingga Juni 2023 tercatat sebesar 17,5 juta pelanggan yang berada pada kurang lebih 30 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Terdaftar di Bappebti.

Sedangkan, untuk memperkuat ekosistem dan keamanan transaksi, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto, PT Kliring Berjangka  Indonesia sebagai Lembaga Kliring, dan PT Tennet Depository Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

Dalam kesempatan ini, Wamendag juga menyampaikan, tidak lama  lagi  pengaturan dan pengawasan perdagangan aset kripto akan beralih dari Bappebti   kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).   

Peralihan pengawasan aset kripto dan produk derivatif keuangan ini merupakan  perwujudan pengambilan kebijakan oleh pemerintah yang kedua industri  ini beririsan dengan sektor keuangan. 

Diharapkan, dengan peralihan pengawasan ini dapat memberikan ruang  pengaturan dan manajemen risiko yang lebih baik utamanya terkait dengan  sektor fiskal yang nantinya dapat berpengaruh pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia. *(jasmin)