Kapolres Tapanuli Utara (Taput), AKBP Johanson Sianturi, S.I.K, M.H meninjau langsung kelapangan proses pemilihan kepala desa serentak di Taput, Kamis (15/6/2023).suaratani.com-istSuaraTani.com -Taput| Kapolres Tapanuli Utara (Taput), AKBP Johanson Sianturi, S.I.K, M.H meninjau langsung kelapangan proses pemilihan kepala desa serentak di Taput, Kamis (15/6/2023).
Didampingi Kabag Ops Kompol K Simanjuntak, Kasat lantas AKP Dahnial Saragih, S.H, M.H dan Kasi dokkes Ipda dr Deasy, Kapolres mengunjungi beberapa desa di Kecamatan Tarutung, Sipoholon dan Siatas Barita .
Saat mengunjungi beberapa desa dan TPS, kapolres mencek kesiapan personil yang sedang berjaga di lokasi dan menyempakan diri berbincang dengan masyarakat yang turut memberikan suara serta PPKD ( Panitia Pemilihan Kepala Desa ).
Dalam perbincangannya, Kapolres memberikan semangat kepada petugas yang jaga dari Polri, TNI dan Satpol PP.
Kepada masyarakat yang turut memberikan hak pilihnya, Kapolres menghimbau agar tetap tenang dan sama-sama memberikan keamanan dan kenyamanan saat proses pemihan.
Saat meninjau Pemilihan kepala desa di TPS 1 dan TPS 2 di Desa Parbubu 1 Kecamatan Tarutung, Kapolres mengimbau kepada Ketua PPKD dan BPD agar saat penghitungan surat suara hendaknya masyarakat pendukung masing-masing calon tidak terlalu banyak berada di lokasi TPS,cukup 10s/d 20 orang pendukung masing masing calon.
"Hal ini kita himbau kepada ketua PPKD dan BPD agar setiap pendukung calon kepala desa tidak terlalu banyakndi lokasi TPS cukup,10 sampai 20 orang,untuk menghindari caos antar pendukung masing masing calon," ujar Kapolres.
Usulan kapolres tersebut diterima dengan baik oleh PPKD dan BPD Desa Parbubu 1, dan menerapkannya saat melaksanaakan perhitungan suara.
Hindari provokasi dari orang-orang yang bisa mengganggu proses pelaksanaan Pilkades.
“Apabila ada orang-orang yang ingin memperkeruh suasana, disini ada petugas keamanan dari Polri, TNI dan Satpol PP untuk segera bertindak," ujar kapolres.
Kapolres menambahkan, siapapun nantinya yang terpilih menjadi kepala desa itu tetap pilihan masyarakat. Itulah yang disebut dengan demokrasi," terang Kapolres. *(darwin nainggolan)
