Menpan RB Abdullah Azwar Anas saat menerima kunjungan Kepala BNPT Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, di JakartaSuaraTani.com - Jakarta| Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) turut menyukseskan digitalisasi pemerintahan yang menjadi agenda pemerintah saat ini.
Abdullah Azwar Anas menyampaikan langsung ke Kepala BNPT Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, dalam pertemuan di Jakarta yang dilansir dari laman kominfo.go.id, Kamis (15/6/2023).
“Harapan kami di bawah kepemimpinan Kepala BNPT, nanti akan ada sistem yang efisien, sehingga tidak banyak aplikasi yang digunakan. Bagaimana caranya? Bisa dimulai dengan menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi di instansi kita sendiri dulu,” kata Anas.
Menurut Anas, peran strategis yang dijalankan BNPT, digitalisasi menjadi cara efektif untuk membuat birokrasi menjadi lebih efisien dan efektif.
“Kalau sistemnya tidak digital, akan selalu ada penambahan atau pererkrutan orang. Maka perlu kita ambil langkah dengan digitalisasi,” jelasnya.
Kepala BNPT, Komjen Pol. Rycko menyambut positif langkah digitalisasi yang disarankan Menteri Anas.
Ia juga meminta penguatan kelembagaan dalam instansi yang baru ia pimpin, salah satunya penguatan di Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis).
Rycko mengatakan Pusdalsis berfungsi untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil BNPT untuk menanggulangi terorisme.
Terlebih, dalam pelaksanaannya BNPT harus bergerak bersama instansi lainnya.
Menurutnya, digitalisasi tak hanya akan memperpendek birokrasi, tapi juga menghubungkan semua kementerian/lembaga yang berkaitan dengan penanganan terorisme tersebut.
“Penguatan kelembagaan BNPT akan berjalan sesuai dengan prosedur sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar semakin efisien dan efektif dalam melindungi rakyat Indonesia terhadap bahaya ideologi kekerasan untuk Indonesia yang semakin damai dan harmonis,” ujarnya.
Di sisi lain, Rycko menyebutkan beberapa tips untuk menangkal terorisme hadir di antara masyarakat Indonesia, terutama di kalangan ASN.
Penguatan pemahaman ideologi Pancasila dan penguatan keagamaan masing-masing.
“Kenapa 2 hal ini penting? Karena tidak ada agama apapun yang mengajarkan kekerasan dan yang merasa paling benar sendiri. Sementara dengan penguatan wawasan kebangsaan, masyarakat dapat lebih memahami bahwa perbedaan bukan dipandang sebagai pemicu konflik, namun berperan sebagai pemersatu bangsa,” pungkasnya. *(jasmin)
