Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri
Rapat Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumut dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi, Badan Pertanahan Nasional, Kemendagri dan Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Sumut tentang pencegahan korupsi sektor pertanahan di Provinsi Sumut di Aula
Raja Inal Siregar lantai 2, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30
Medan, Selasa (13/6/2023).suaratani.com-istSuaraTani.com – Medan| Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengingatkan pemerintah kabupaten (Pemkab) atau pemerintah kota (Pemko) tentang pentingnya melakukan inventarisasi aset.
Salah satunya dengan sertifikasi aset, untuk menjaga dan mengamankan aset-aset milik Pemda, agar dapat dipertanggungjawabkan aspek legalitas dan akuntabilitasnya.
Hal ini dikatakannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan di Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (13/6/2023).
“Gubernur selaku perwakilan pusat di daerah ikut bertanggung jawab mengamankan aset-aset milik negara, kita inventarisasi aset kita, sama-sama kita perjuangkan, supaya ada kepastian hukum bahwa tanah tersebut milik kita," ucap Edy Rahmayadi.
Selain itu, Edy Rahmayadi berharap agar tanah yang dimiliki dan dikelola pemerintah, baik provinsi dan kabupaten/kota dapat memenuhi prinsip 3T, yaitu Tertib Fisik, Tertib Administrasi, dan Tertib Hukum.
Edy Rahmayadi menginformasikan, masih banyak aset pemda berupa tanah yang dikuasai pihak lain, untuk itu dia berharap Pemda terus berkoordinasi dengan BPN Kabupaten/Kota untuk segera mengambil alih aset tersebut, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
“Untuk itu, diharapkan Pemda segera menata ulang aset yang dimilikinya, untuk segera didaftarkan dan menjadi milik Pemda yang sah,” sebutnya.
Sementara Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Hasan Basri Nata Menggala, mengatakan, Inventarisasi tanah pemerintah ini sangat bermanfaat kepada instansi terkait.
Apakah tanah-tanah itu dipakai sesuai dengan peruntukan pengunaannya, apakah ada penguasaan oleh masyarakat ataupun ada sengketa dengan pihak ketiga atau masyarakat.
Untuk itu, Kementerian ATR/BPN menghadirkan solusi berupa inovasi terbaru, yaitu Aplikasi INTIP (Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah) untuk melakukan pemetaan yang baik, serta cara mendeteksi status dari tanah pemerintah. *(wulandari)
