SuaraTani.com – Jakarta| Pemerintah terus mendukung pertumbuhan industri otomotif di Tanah Air agar terus meningkat pada tahun 2023.
Jumlah pembelian domestik kendaraan roda empat pada tahun 2022 mencapai sekitar 1,048 juta unit atau meningkat 18% dari tahun sebelumnya.
Sedangkan ekspor CBU (completely built up) mencapai 473 ribu unit. Jika ditambah CKD (completely knocked down), totalnya mendekati 600 ribu unit.
“Jadi kapasitas produksi sudah naik luar biasa,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat membuka Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di Jakarta, Jumat (10/3/2023).
Menko Airlangga menyebutkan, peningkatan penjualan tersebut merupakan dampak positif dari penerapan fasilitas diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).
Selanjutnya, untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah akan terus berupaya mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik, sehingga Indonesia bisa mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060.
Menko Perekonomian menyampaikan apresiasi kepada Gaikindo atas terlaksananya GJAW 2023 yang sejak awal ditujukan untuk memamerkan perkembangan industri otomotif Indonesia, membangun permintaan konsumen, dan menciptakan pasar yang kuat.
“Dalam pandemi ini, angka dari dana pihak ketiga, terutama deposito di atas Rp5 miliar belum terserap. Jadi silakan industri otomotif, industri properti untuk menyerap karena ini akan menumbuhkan perekonomian nasional,” ujarnya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang hadir mendampingi Menko Perekonomian menyampaikan, Kementerian Perindustrian mendukung Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gainkindo) dalam penyelenggaraan GJAW 2023.
Industri otomotif diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan tahun lalu melalui ajang tersebut. GJAW 2023 digelar sebagai upaya menggerakkan perkembangan industri otomotif Indonesia dan mendongkrak angka penjualannya.
“Selain itu, kegiatan ini juga bisa memberikan informasi mengenai perkembangan industri otomotif Indonesia di awal tahun,” jelas Menperin.
Dalam kesempatan tersebut, Menperin kembali menyampaikan bahwa program bantuan pembelian bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
“Pemerintah RI telah melakukan benchmarking dengan beberapa negara yang memberikan insentif bagi pembelian kendaraan listrik. Sehingga, kita harus memiliki regulasi yang bisa kompetitif,” jelas Menperin.
Menurutnya, percepatan pengembangan ekosistem tersebut akan menarik lebih banyak investasi. Di samping itu, pihaknya telah berbicara dengan banyak pihak terkait regulasi-regulasi yang dirasa lebih kompetitif dibandingkan (industrinya) masuk ke negara lain.
“Sehingga saat nanti ada investasi masuk, pasti tujuan kita adalah tercipta pendapatan negara dan lapangan kerja,” kata Menperin.
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan pemberian fasilitas bantuan pembelian kendaraan listrik dengan tahap awal untuk sepeda motor listrik.
Bantuan yang diberikan sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian 200 ribu unit sepeda motor listrik baru dan 50 ribu unit sepeda motor konversi dari konvensional ke listrik. Pemberian insentif sepeda motor listrik baru diprioritaskan untuk masyarakat produktif, di antaranya penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), termasuk keluarga penerima subsidi listrik (450VA dan 900VA).
“Terkait merek kendaraan listrik yang memenuhi kriteria pemberian bantuan pembelian, sudah ada beberapa produsen baru yang menyatakan akan mengejar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga mencapai 40%,” ujar Menperin. TKDN yang mencapai 40% ke atas merupakan salah satu kriteria pemberian fasilitas bantuan pembelian kendaraan listrik. *(jasmin)