Presiden Jokowi memimpin ratas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/1/2023).suaratani.com-Humas SetkabSuaraTani.com – Jakarta| Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyebutkan, pemerintah mendukung pembentukan induk perusahaan (holding) dan anak induk perusahaan (subholding) di PT PLN (Persero).
Hal ini dikatakannya, seusai mengikuti rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Selasa (31/1/2023).
“Jadi untuk pembentukan holding subholding menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan, bahkan kita akan mendukung,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Menkeu menyampaikan, pemerintah juga menyetujui berbagai hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan terkait pembentukan induk dan anak induk perusahaan di PT PLN (Persero).
“Dari sisi treatment PPN, PPh, dan kemudian penggunaan nilai buku itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya,” katanya.
Dalam ratas, lanjut Menkeu, Presiden juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan membangun sebuah platform dalam rangka mendukung PLN untuk melaksanakan mekanisme transisi energi.
Menurut Sri Mulyani, terdapat komitmen sebesar US$20 miliar untuk berbagai proyek transisi energi di tanah air.
“Presiden meminta supaya para menteri berkoordinasi membangun sebuah platform yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden di G20. Ada komitmen US$20 billion,” sebutnya.
Tak hanya itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk menyusun regulasi yang dapat melandasi kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi Presiden minta supaya kita menyusun,” pungkasnya. *(desi)
