SuaraTani.com – Medan| Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2022 di Hotel Santika Dyandra, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (8/4/2021).
Dalam forum tersebut, pemerintah kabupaten/kota diminta fokus pada peningkatan sektor yang potensial dan unggulan daerahnya.
Hadir di antaranya Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri Hamdani, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan Rahmansyah Sibarani, serta para Bupati/Walikota se-Sumut.
Turut mendampingi, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, Sekdprov R Sabrina, Kepala Bappeda Hasmirizal Lubis, Kadis Kominfo Irman Oemar dan pejabat eselon II lainnya.
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, kata Gubernur, telah memengaruhi sendi kehidupan masyarakat, terutama pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di semua sektor. Untuk itu, Musrenbang kali ini mengedepankan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai upaya memulihkan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Ada beberapa target pembangunan yang tidak bisa terpenuhi di 2021 karena kondisi Covid-19, akan kita lanjutkan di 2022. Karena itu temanya adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, yang menjadi fokus pembangunan, seperti peningkatan nilai tambah di sektor agraris, pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, akses mutu pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan infrastruktur,” ujar Gubernur.
Langkah pemulihan dimaksud, lanjut Gubernur, dapat dijalankan dengan memfokuskan pembangunan di sektor tertentu sesuai potensi dan unggulan masing-masing daerah.
Karenanya pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan diminta untuk aktif, agar alokasi anggaran yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dimanfaatkan secara maksimal dan efektif.
“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa (daerah) yang membutuhkan pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan kita akomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara,” jelas Edy.
Pun begitu, Edy tetap meminta semua pihak khususnya DPRD Sumut memberikan dukungan penuh guna mencapai cita-cita pembangunan menuju Sumut Bermartabat. Mengingat beberapa rencana besar seperti Islamic Center, areal peternakan dan pertanian baru, pembangunan bandara di Madina, serta infrastruktur wilayah perbatasan antar provinsi.
Selain itu, Edy juga mengungkapkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Derah (PAD) Sumut dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menurutnya masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain yang mencapai 10%, atau lebih besar dari yang ditetapkan di provinsi ini (7,5%).
Kemudian juga melakukan penyederhanaan (penghapusan dan penggabungan) instansi di antaranya Disdukcapil yang dinilai tidak diperlukan untuk tingkat provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Sementara dalam paparannya, Staf Ahli Menteri Bidang Ekbang Kemendagri, Hamdani menyebutkan bahwa hasil rapat koordinasi terknis perencanaan pembangunan yang diusulkan Provinsi Sumut, terdapat 11 usulan yang diakomodir pemerintah pusat.
Di antaranya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kualitas SDM guru SMA/SMK, pembangunan jalan akses Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di Humbahas dan Samosir, pengembangan desa wisata, akses ke KEK Sei Mangkei dan Kuala Tanjung, jalan Tol Trans Sumatera Medan-Pekanbaru dan lainnya.
“Untuk tema RKPD 2020 Provinsi Sumatera Utara ini telah mendukung tema RKP Nasional Tahun 2020 yaitu ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’,” sebut Hamdani.
Dengan upaya pemulihan ekonomi di seluruh daerah, katanya, rencana pembangunan di Sumut diarahkan kepada refokusing memperkuat infrastruktur pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan, penujang kesehatan, energi dan telekomunikasi, serta ketahanan pangan.
Sedangkan untuk asumsi pandemi dapat dikendalikan pada tahun depan, sektor ekonomi yang bisa diperkuat adalah pariwisata, industri, perdagangan, kelautan dan perikanan.
“Mempertimbangkan keterbatasan pendanaan yang ada, secara rasional perlu dilakukan reprioritasasi jenis proyek yang akan dibangun sehingga beban pembangunan tidak terlalu besar dan tidak menjadi beban fiskal pada masa mendatang,” paparnya.
Pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi, lanjutnya, menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital.
Serta pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital.
Sedangkan mewakili legislatif, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2022 kali ini. Pihaknya pun berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa mengakomodir pokok-pokok pikiran yang merupakan aspirasi dari rakyat. * (wulandari)
